Jakarta (beritajatim.id) – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus mempercepat persiapan menuju implementasi penuh program Zero Over Dimension and Over Loading (ODOL) 2027. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum berbasis teknologi melalui Electronic Traffic Law Enforcement Weight in Motion (ETLE WIM).
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan koordinasi antara Korlantas Polri dan PT Hutama Karya (Persero) yang berlangsung di Kantor PT Hutama Karya, Jakarta, Senin (8/6/2026). Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan infrastruktur dan integrasi teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan nasional penghapusan kendaraan ODOL.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol. Dwi Sumrahadi Rakhmanto serta Penata Kebijakan Kapolri TK III Korlantas Polri Kombes Pol. Bayu Pratama Gubunagi. Sementara dari PT Hutama Karya hadir Executive Vice President Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Ni Putu Oki Wirastuti, Senior Vice President Operasi Jalan Tol Bromo Waluko, Kepala Unit IT & Sarana Operasi Irfan Heri Nurdiansyah, serta jajaran manajemen lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai aspek teknis dan operasional terkait implementasi ETLE WIM. Pembahasan mencakup kesiapan infrastruktur pendukung, integrasi sistem digital, hingga pengembangan titik-titik pengawasan kendaraan angkutan barang di ruas jalan tol yang dikelola PT Hutama Karya.
Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol. Dwi Sumrahadi Rakhmanto menjelaskan bahwa penguatan teknologi pengawasan merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan menjelang penerapan Zero ODOL 2027.
Menurut Dwi, teknologi ETLE WIM memiliki peran penting dalam mendeteksi dan menindak kendaraan angkutan barang yang melanggar batas dimensi maupun muatan secara lebih akurat dan transparan. Korlantas Polri ingin memastikan seluruh sistem dan infrastruktur yang disiapkan mampu mendukung proses penegakan hukum berbasis teknologi secara efektif ketika kebijakan tersebut diterapkan secara penuh.
Ia menilai penerapan ETLE WIM tidak hanya berorientasi pada peningkatan kepatuhan pelaku usaha transportasi, tetapi juga menjadi instrumen preventif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dipicu kendaraan ODOL. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat diharapkan mampu menjaga kualitas dan umur layanan infrastruktur jalan yang selama ini rentan mengalami kerusakan akibat beban kendaraan yang melebihi ketentuan.
Senada dengan itu, Kombes Pol. Bayu Pratama Gubunagi menegaskan bahwa transformasi digital menjadi salah satu faktor utama keberhasilan program Zero ODOL 2027. Pengembangan ETLE WIM dinilai sebagai bagian dari modernisasi sistem lalu lintas yang memungkinkan pengawasan kendaraan barang dilakukan secara lebih terintegrasi berbasis data.
Bayu menyebut sinergi antara Korlantas Polri dan PT Hutama Karya menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan lalu lintas, khususnya terhadap kendaraan angkutan barang yang berpotensi melakukan pelanggaran ODOL.
Dalam forum tersebut, kedua pihak juga membahas berbagai skema koordinasi dan integrasi sistem guna mendukung implementasi kebijakan nasional menuju Zero ODOL 2027. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif sekaligus memberikan manfaat nyata bagi keselamatan pengguna jalan, keberlangsungan infrastruktur transportasi, serta efisiensi sektor logistik nasional.
Melalui penguatan teknologi ETLE WIM dan kerja sama antarpemangku kepentingan, Korlantas Polri dan PT Hutama Karya menunjukkan komitmen bersama dalam menekan pelanggaran kendaraan over dimension dan over loading. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sistem transportasi logistik yang lebih aman, tertib, berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya target Zero ODOL 2027 di Indonesia. (tin)