Jakarta (beritajatim.id) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PT PLN (Persero) segera melakukan langkah mitigasi yang terukur menyusul terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar gangguan serupa tidak kembali mengganggu pasokan listrik masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan Bahlil setelah menerima laporan terkait gangguan sistem kelistrikan yang berdampak pada sejumlah daerah, mulai dari wilayah Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Menurutnya, PLN perlu memastikan seluruh aspek operasional berjalan optimal dan melakukan pembenahan terhadap titik-titik yang berpotensi memicu gangguan pasokan listrik.
Bahlil mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo untuk meminta percepatan langkah penanganan dan penguatan sistem mitigasi. Ia menilai langkah antisipatif harus menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak berulang, terutama di wilayah dengan tingkat konsumsi listrik yang tinggi.
Di tengah munculnya spekulasi mengenai penyebab pemadaman, Bahlil menegaskan bahwa gangguan tersebut bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Menurutnya, kebutuhan batu bara PLN secara nasional telah diantisipasi melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang mewajibkan perusahaan tambang memasok kebutuhan dalam negeri.
Ia menjelaskan, kebutuhan batu bara PLN saat ini mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Sementara itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara telah menetapkan alokasi pasokan dalam negeri yang mencapai sekitar 180 hingga 190 juta ton. Dengan jumlah tersebut, Bahlil menilai tidak terdapat persoalan pada aspek ketersediaan pasokan bahan bakar.
Karena itu, ia menekankan bahwa persoalan yang terjadi lebih berkaitan dengan aspek teknis operasional dan pengelolaan sistem pembangkit maupun distribusi listrik. Kementerian ESDM meminta PLN untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan keandalan sistem, serta mempercepat penyelesaian gangguan yang menjadi pemicu pemadaman bergilir.
Sebelumnya, PLN menjelaskan bahwa gangguan pasokan listrik dipicu oleh masalah teknis yang terjadi pada dua Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara yang berada dalam skema Independent Power Producer (IPP) atau pengelola pembangkit swasta.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa kedua pembangkit tersebut mengalami gangguan teknis sehingga harus keluar dari sistem kelistrikan Jawa. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya pasokan daya dan memaksa operator sistem melakukan pengaturan beban melalui pemadaman bergilir di sejumlah wilayah.
Menurut Darmawan, PLN telah menerjunkan tim teknis untuk membantu proses pemulihan dan percepatan perbaikan pada kedua pembangkit tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memastikan pasokan listrik dapat kembali normal dan sistem kelistrikan tetap terjaga keandalannya.
Gangguan yang terjadi menyebabkan pemadaman bergilir di beberapa daerah di Pulau Jawa, termasuk wilayah Cirebon, Depok, Tangerang Selatan, hingga Semarang. Pemadaman dilakukan secara bergantian dengan durasi beberapa jam sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem kelistrikan selama proses penanganan berlangsung.
Peristiwa ini kembali menyoroti pentingnya keandalan infrastruktur energi nasional, terutama di Pulau Jawa yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan industri Indonesia. Stabilitas pasokan listrik dinilai menjadi faktor krusial dalam menjaga produktivitas masyarakat, operasional sektor usaha, serta keberlangsungan layanan publik.
Pemerintah bersama PLN kini berupaya memastikan seluruh gangguan teknis dapat segera diatasi. Selain pemulihan jangka pendek, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembangkit, jaringan transmisi, dan mekanisme mitigasi gangguan juga menjadi fokus untuk memperkuat ketahanan sektor ketenagalistrikan nasional di masa mendatang. (hdl)
as a preferred source on Google
