Jakarta (beritajatim.id) – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menggaungkan semangat Indonesia First sebagai bentuk nyata nasionalisme ekonomi di tengah tekanan ekonomi global yang melanda berbagai negara.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Jakarta, Nurdin menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki keberanian untuk berpihak pada kepentingan nasional, termasuk mendukung pelaku UMKM serta memperkuat sektor ekspor.
“Kalau Amerika mengusung America First, kita juga harus berani menggaungkan Indonesia First,” ujar Nurdin, Kamis (18/7).
Ia menekankan bahwa orientasi kebijakan ekonomi nasional harus berpijak pada kepentingan bangsa sendiri. Hal ini, kata dia, sejalan dengan prinsip Trisakti yang digaungkan Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Tiga Modal Utama Indonesia Menuju Ekonomi Berdikari
Nurdin memaparkan bahwa Indonesia memiliki tiga modal besar untuk menerapkan semangat Indonesia First menuju kemandirian ekonomi nasional:
Ideologi Pancasila dan Sistem Ekonomi Konstitusi
Menurutnya, Pasal 33 UUD 1945 serta Tap MPR Nomor XVI Tahun 1998 telah menempatkan UMKM dan koperasi sebagai pelaku utama ekonomi nasional, bukan sekadar pelengkap pasar. “Pancasila dan ekonomi konstitusi menjamin keadilan sosial serta pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat,” ungkapnya.
Kekayaan Sumber Daya Alam dan Budaya
Indonesia memiliki keunggulan komparatif dengan melimpahnya sumber daya alam dan budaya yang dibutuhkan pasar global. Hal ini menjadi potensi besar dalam strategi ekspor produk khas Indonesia.
Jumlah Penduduk yang Besar dan Bonus Demografi
Dengan lebih dari 62 juta pelaku UMKM dan penduduk usia produktif yang mendominasi, Indonesia memiliki kekuatan ekonomi domestik sebagai produsen sekaligus pasar.
“UMKM kita menghasilkan berbagai produk unggulan seperti hasil pertanian, kerajinan, makanan olahan, dan lainnya. Potensi ekspornya besar, bahkan semester I 2025 sudah mencapai Rp1,41 triliun,” papar Nurdin.
Komitmen Prabowo Subianto dalam Membangun Ekonomi Konstitusi
Nurdin juga menyebut bahwa visi Presiden Prabowo Subianto sangat selaras dengan semangat nasionalisme ekonomi berbasis konstitusi. Ia menilai, pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan komitmen dalam memperkuat ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi industri.
“Pak Prabowo selalu menekankan pentingnya ekonomi konstitusi dalam setiap kebijakan. Ini tergambar dalam Astacita dan berbagai program strategisnya,” ujar Nurdin.
Beberapa program tersebut antara lain:
- Melanjutkan hilirisasi sumber daya alam agar Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah.
- Mempercepat transformasi BUMN melalui pembentukan superholding Danantara.
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Diplomasi Dagang Prabowo Dinilai Sukses
Nurdin juga menyoroti keberhasilan Presiden Prabowo dalam diplomasi perdagangan, khususnya dengan Amerika Serikat. Meski penurunan tarif ekspor baru mencapai 19 persen dan tarif impor produk AS ke Indonesia menjadi nol persen, hal tersebut dinilai sebagai langkah strategis yang mencerminkan kekuatan diplomasi Indonesia.
“Keberhasilan ini menjadi sinyal positif di tengah dinamika ekonomi global yang lesu akibat perang, ketegangan regional, dan perang tarif,” pungkas Nurdin.
Dengan mengusung semangat Indonesia First, Nurdin Halid optimistis bahwa perekonomian nasional dapat tumbuh berkelanjutan, berkeadilan, dan berdaulat di tengah tantangan global yang semakin kompleks. (adi/ted)
as a preferred source on Google
