Surabaya (beritajatim.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat capaian signifikan pada sektor kehutanan berbasis masyarakat. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) Jawa Timur pada Triwulan I 2026 mencapai Rp367,95 miliar, tertinggi secara nasional.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyebut capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan positif ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan. Angka ini meningkat 26,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sebesar Rp290,53 miliar.
Menurut Khofifah, peningkatan ini menjadi indikator kuat bahwa pengelolaan kehutanan berbasis masyarakat semakin produktif dan mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan. Pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari penguatan kelembagaan KTH serta optimalisasi peran penyuluh kehutanan di lapangan.
Secara nasional, total NTE KTH pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp619,58 miliar atau naik 15,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, kontribusi Jawa Timur mencapai Rp367,95 miliar atau setara 59,38 persen, mempertegas posisi provinsi ini sebagai kontributor utama nasional dalam sektor kehutanan berbasis masyarakat.
Keberhasilan ini juga tercermin dari kemampuan KTH Jawa Timur menembus pasar internasional. Salah satu contohnya adalah KTH Aren Lestari di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, yang berhasil mengekspor gula aren organik ke Malaysia, Belanda, dan Australia dengan volume 12 ton senilai lebih dari Rp535 juta.
Capaian NTE tertinggi di Jawa Timur didominasi beberapa daerah yang menjadi penggerak utama ekonomi kehutanan masyarakat. Kabupaten Trenggalek mencatat nilai tertinggi sebesar Rp185,35 miliar, disusul Kabupaten Lamongan Rp22,15 miliar, Kabupaten Blitar Rp20,74 miliar, Kabupaten Probolinggo Rp19,03 miliar, dan Kabupaten Lumajang Rp17,82 miliar.
Khofifah menilai capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara kelompok tani hutan, penyuluh kehutanan, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah. Pendampingan berbasis potensi lokal dinilai mampu meningkatkan produktivitas sekaligus nilai ekonomi KTH secara signifikan.
Dari sisi komoditas, NTE KTH Jawa Timur masih didominasi hasil hutan kayu dengan kontribusi lebih dari Rp200 miliar secara akumulatif. Meski demikian, pemerintah daerah terus mendorong diversifikasi produk hasil hutan bukan kayu guna meningkatkan nilai tambah ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Pemprov Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta perluasan akses pasar. Langkah ini diharapkan mampu menjadikan KTH sebagai pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan, sekaligus menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (hdl)
as a preferred source on Google
