Kayong Utara (beritajatim.id) – Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, menunjukkan tren menguat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025, laju ekonomi daerah ini tercatat mencapai 5,89 persen, menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Angka tersebut disampaikan Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar April 2026. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan agenda pembangunan nasional dan provinsi.
Kawasan Industri Pulau Penebang Jadi Motor Pertumbuhan
Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini tidak terlepas dari kontribusi Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan Pulau Penebang. Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP) yang berlokasi di Desa Pelapis, Kecamatan Kepulauan Karimata, menjadi salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
Kawasan industri yang dikelola PT Dharma Inti Bersama ini difokuskan pada pengolahan dan pemurnian bijih bauksit menjadi alumina dan aluminium secara terintegrasi. Kehadiran industri ini dinilai memberikan efek berganda, mulai dari peningkatan investasi hingga terbukanya lapangan kerja baru.
Bupati Romi menilai, ke depan pertumbuhan ekonomi tidak hanya harus tinggi, tetapi juga berkualitas dan merata. Ia menyoroti sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta pariwisata sebagai penopang ekonomi yang berkelanjutan.
Dampak pada Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan IPM
Perbaikan kinerja ekonomi mulai berdampak pada indikator kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan angka kemiskinan di Kayong Utara menurun dari 9,56 persen pada 2020 menjadi 8,75 persen pada 2025.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan dari 62,66 poin pada 2019 menjadi 67,60 poin pada 2025. Meski demikian, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Barat, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi prioritas.
Pemerintah daerah juga terus mendorong reformasi birokrasi serta pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari strategi memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang.
Tantangan Kemandirian Fiskal Daerah
Di balik tren positif tersebut, Kayong Utara masih menghadapi tantangan dalam hal kemandirian fiskal. Struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat dan provinsi yang mencapai sekitar 95 persen.
Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil, yakni sekitar 5 persen. Kondisi ini mendorong perlunya inovasi dan terobosan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara mandiri.
Menutup paparannya, Romi Wijaya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam merancang program pembangunan yang tepat sasaran. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada sinergi lintas sektor dan konsistensi implementasi kebijakan.
Dengan dukungan investasi strategis dan perencanaan yang terarah, Kayong Utara berpeluang memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang kompetitif di Kalimantan Barat. (hdl)
as a preferred source on Google
