Jakarta (beritajatim.id) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan kesiapan seluruh jajarannya dalam mengawasi masa tenang serta tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menginstruksikan pengawas pemilu di seluruh tingkatan untuk bersiaga, menjaga integritas, serta berkoordinasi dengan lembaga terkait demi memastikan proses pemilu berjalan jujur dan adil.
“Kami meminta seluruh pengawas pemilu untuk melakukan koordinasi cepat dengan pihak terkait, terutama Satpol PP, dalam membersihkan alat peraga kampanye (APK) selama masa tenang, 24-26 November,” ujar Bagja dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Pengawasan Masa Tenang, Pemungutan, dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 di Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Rahmat Bagja juga mengimbau pengawas pemilu untuk menciptakan suasana kondusif dan memastikan hak pilih masyarakat terlindungi. Ia menekankan pentingnya perlengkapan pemilu, termasuk surat suara, tiba di lokasi dengan aman tanpa kerusakan menjelang hari pemungutan suara pada 27 November 2024.
“Mari kita jaga masa tenang agar bebas dari pengaruh pihak mana pun. Pastikan masyarakat dapat memilih secara rahasia dan bebas tekanan,” tambahnya.
Anggota Bawaslu Lollu Suhenty menyoroti patroli pengawasan sebagai langkah preventif untuk meminimalkan pelanggaran, seperti politik uang dan kampanye terselubung.
Dalam kesempatan itu ia juga meminta pengawas untuk memastikan keakuratan data pemilih, terutama terkait daftar pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang telah ditandai oleh KPU melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).
“Kami harus memastikan data yang sudah ditandai di Sidalih benar-benar sesuai hingga tingkat KPPS. Ini penting untuk menjaga integritas data pemilu,” jelas Lollu.
Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan pentingnya pemahaman regulasi kepemiluan bagi semua pengawas, termasuk di tingkat ad hoc. Ia juga menegaskan perlunya antisipasi terhadap potensi intimidasi kepada pemilih dan pengawas.
“Koordinasi yang solid adalah kunci untuk menangani potensi intimidasi dan pelanggaran lainnya,” ujar Puadi, yang juga menyoroti pentingnya penegakan sanksi terhadap pejabat yang terlibat dalam politik praktis, sesuai Putusan MK No. 136/PUU-XXII/2024.
Sementara itu, anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan pentingnya pengawasan logistik pemilu. Ia meminta agar tidak ada kekurangan logistik, seperti surat suara, yang dapat mengganggu jalannya pemungutan dan penghitungan suara.
Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak seluruh jajaran pengawas untuk bekerja maksimal, menjaga keadilan pemilu, dan merawat konsolidasi demokrasi. Ia mengingatkan bahwa tugas pengawas pemilu bukan hanya tanggung jawab teknis, tetapi juga tanggung jawab moral.
“Bawaslu sedang menorehkan sejarah dalam konsolidasi demokrasi. Ayo kita tunjukkan komitmen dan keberanian dalam menjalankan tugas ini,” tegas Totok.
Konsolnas ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu, anggota Bawaslu pusat, serta ketua dan anggota Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady juga turut hadir dalam acara ini. (hdl)
as a preferred source on Google
