Jakarta (beritajatim.id) – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menghadiri rapat koordinasi pimpinan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
Rapat tersebut membahas langkah antisipasi banjir di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi) akibat curah hujan ekstrem yang diperkirakan terjadi pada Desember 2024 hingga Januari 2025.
Pj. Gubernur Teguh menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah mengupayakan mitigasi banjir dengan mengoptimalkan infrastruktur pengendalian banjir.
“Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan berbagai lembaga untuk menghadapi musim penghujan ini, termasuk mengoptimalkan infrastruktur pengendalian banjir agar genangan cepat surut dan tertangani dengan baik,” ujar Teguh.
Ia menjelaskan, infrastruktur saluran makro di DKI Jakarta mampu menangani curah hujan hingga 150 mm per hari, sementara saluran pendukung dapat menangani hingga 100 mm per hari. Namun, curah hujan di atas 250 mm per hari masih menjadi tantangan besar.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov DKI bekerja sama dengan BMKG dan BNPB telah melakukan modifikasi cuaca sejak 7 Desember 2024 dan akan berlanjut hingga awal 2025. Modifikasi ini bertujuan untuk mengurangi intensitas hujan, sehingga dapat menekan risiko banjir.
Strategi Lain: WFH dan Posko Bantuan
Pemprov DKI juga telah mengidentifikasi titik rawan banjir, menyiapkan posko bantuan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menghadapi banjir. Jika banjir terjadi pada hari kerja, kebijakan Work From Home (WFH) untuk ASN dan siswa akan dipertimbangkan.
“Kami siap memberlakukan WFH bila banjir terjadi pada hari kerja. Dengan demikian, dampaknya bisa diminimalkan, terutama bagi ASN dan anak sekolah,” terang Teguh.
Pemprov juga telah menganggarkan Rp 4,3 miliar untuk program modifikasi cuaca melalui anggaran BPBD. Jika anggaran tersebut habis, dana Belanja Tak Terduga (BTT) akan digunakan dengan terlebih dahulu menetapkan status kondisi darurat.
Menko PMK Pratikno menegaskan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi curah hujan tinggi, terutama di Jabodetabek. Ia meminta pemerintah daerah memprioritaskan langkah mitigasi melalui modifikasi cuaca dan optimalisasi infrastruktur.
“Modifikasi cuaca tidak menghilangkan hujan, tetapi mengurangi intensitasnya sehingga beban pada infrastruktur bisa ditekan,” jelas Pratikno.
Langkah tanggap darurat juga telah dipersiapkan dengan memetakan titik rawan banjir dan mendirikan posko bantuan untuk koordinasi real-time. Basarnas, Pemprov DKI, dan kementerian terkait siap menghadapi potensi banjir yang mungkin terjadi. (hen/hdl)
as a preferred source on Google
