Surabaya (beritajatim.id) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (14/7/2026). Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan organisasi yang bertujuan memperkuat efektivitas birokrasi, mempercepat transformasi digital, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jawa Timur.
Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.3/2346/204/2026 tertanggal 13 Juli 2026. Enam pejabat yang dilantik meliputi R. Heru Wahono Santoso sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Iwan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Budi Raharjo sebagai Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Jember, I Nyoman Gunadi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA), Arif Endro Utomo sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PRKPCK), serta Aftabuddin Rijaluzzaman sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur.
Dalam arahannya, Khofifah menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan kebutuhan organisasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, transparan, dan profesional. Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus mampu mempercepat layanan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas birokrasi dan pemanfaatan teknologi digital.
Transformasi digital menjadi salah satu fokus utama yang ditekankan Gubernur. Ia menilai pelayanan publik yang masih bergantung pada interaksi tatap muka perlu terus dikurangi dengan memperluas sistem pelayanan berbasis digital. Langkah tersebut dinilai mampu mempercepat proses pelayanan, meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Selain mendorong digitalisasi, Khofifah mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar menjaga integritas dalam menjalankan amanah. Ia menegaskan bahwa Pakta Integritas yang ditandatangani bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan komitmen moral yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.
Gubernur juga meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga mitra internasional. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Di tengah kebijakan penyesuaian anggaran, Khofifah mengingatkan agar efisiensi tidak mengurangi kualitas kinerja pemerintah. Seluruh perangkat daerah diminta tetap menjaga target output, outcome, dan manfaat pembangunan yang diterima masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, ia mendorong pengembangan berbagai skema creative financing sebagai alternatif pembiayaan pembangunan sehingga program prioritas tetap dapat berjalan optimal.
Khofifah juga menjelaskan bahwa seluruh pelantikan tersebut merupakan bagian dari rotasi jabatan sesuai kebutuhan organisasi, bukan promosi jabatan. Sementara posisi yang ditinggalkan para pejabat akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) hingga proses seleksi dan pengisian jabatan definitif selesai melalui mekanisme yang berlaku.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Dedi Irwansa, Ketua Tim Pengangkatan dan Mutasi Analisis SDM Aparatur Ahli Madya Kantor Regional II BKN Anang Triharjono, serta Tim Penguji Kompetensi Teknis Faishal Aminudin.
Melalui penataan organisasi dan pengisian jabatan strategis ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan birokrasi yang semakin adaptif, profesional, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat seiring percepatan transformasi digital di berbagai sektor. (hdl)
as a preferred source on Google
