Surabaya (beritajatim.id) – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Timur terus berupaya menekan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan melalui berbagai langkah strategis. Salah satu upaya utama adalah mitigasi berbasis edukasi dan sosialisasi, yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak kekerasan seksual.
Kepala Dinsos Jatim, Restu Novi Widiani, menegaskan bahwa pencegahan ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga elemen masyarakat.
“Selain kerja sama dengan berbagai instansi, kami juga menggerakkan program Forum Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai bentuk mitigasi. Jika cara ini kurang efektif, perlu ada pembinaan lebih lanjut terhadap orang tua agar lebih peka terhadap isu ini,” ujar Novi dalam keterangannya, Jumat (28/3/2025), di kantornya di Surabaya.
Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Kekerasan Seksual
Menurut Novi, peran pemerintah kabupaten/kota sangat penting dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.
“Pemprov Jatim tidak mungkin menjangkau seluruh wilayah sendirian. Harus ada keterlibatan aktif dari pemerintah daerah dalam menangani kasus kekerasan dan anak terlantar. Penanganan teknis di tingkat daerah akan lebih efektif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Novi menekankan pentingnya rehabilitasi bagi korban kekerasan, karena trauma yang dialami anak-anak dan perempuan korban kekerasan seksual membutuhkan dukungan psikologis.
“Kami siap mendukung dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam memberikan rehabilitasi kepada korban agar mereka bisa pulih dan melanjutkan hidup dengan lebih baik,” tambahnya.
Dampak Teknologi dalam Kasus Kekerasan Seksual
Selain edukasi dan sosialisasi, Dinsos Jatim juga memperhatikan dampak teknologi digital terhadap kekerasan seksual. Novi mengungkapkan bahwa banyak anak-anak dan remaja yang terpapar konten berbahaya melalui aplikasi dan game online, yang memicu perilaku seks bebas.
“Banyak aplikasi baru yang tanpa disadari bisa menjadi tempat predator seksual mencari korban. Misalnya, ada aplikasi drama box yang berisi konten berbahaya yang dapat mendorong seks bebas. Ini harus diawasi lebih ketat,” tegasnya.
Fenomena ini, menurut Novi, menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus remaja hingga mahasiswa yang hamil di luar nikah, bahkan sampai membuang bayinya.
“Kasus buang bayi sering terjadi karena mereka takut diketahui orang tua. Ini menjadi perhatian serius, karena dampaknya bisa sangat luas,” ujarnya.
Komnas PA Dukung Kolaborasi Pencegahan Kekerasan Seksual
Menanggapi upaya Dinsos Jatim, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Kota Surabaya, Syaiful Bachri, menyambut baik rencana kolaborasi pentahelix dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media harus diperkuat agar angka kasus kekerasan seksual dapat terus ditekan.
“Harapan kami, pencegahan ini bisa diterapkan secara menyeluruh, terutama di daerah-daerah rawan di Jawa Timur, termasuk Surabaya,” tutup Syaiful.
Dengan berbagai langkah mitigasi ini, diharapkan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan dapat semakin berkurang, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi generasi mendatang. (ted)
as a preferred source on Google
