Jakarta (beritajatim.id) – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyatakan bahwa langkah tegas ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak mentoleransi aktivitas pembakaran hutan dalam bentuk apa pun.
“Sesuai arahan tegas Presiden Prabowo, pemerintah mengambil sikap jelas: tidak ada toleransi terhadap pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan,” kata Budi Gunawan dalam pernyataan resminya, Senin (4/8/2025).
Budi Gunawan, yang akrab disapa BG, menyampaikan bahwa pemerintah memahami kebutuhan masyarakat dan korporasi dalam membuka lahan untuk kepentingan usaha. Namun demikian, metode pembakaran jelas dilarang karena berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Bapak Presiden memberikan dukungan penuh terhadap penggunaan alat-alat modern yang ramah lingkungan sebagai solusi pembukaan lahan,” tegas BG.
Pemerintah tengah menyiapkan program bantuan teknologi modern, seperti alat berat, sistem land clearing berkelanjutan, serta bantuan teknis dari kementerian dan lembaga terkait. Program ini akan dilaksanakan secara bertahap, terutama di wilayah-wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Pendampingan Bagi Petani dan Pelaku Usaha
Lebih lanjut, BG menjelaskan bahwa program ini juga akan mencakup pendampingan kepada masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha, mengenai metode pembukaan lahan yang tidak merusak lingkungan.
“Pemerintah berkomitmen mendampingi masyarakat agar praktik pembukaan lahan lebih berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap metode bakar,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Polkam memberikan apresiasi terhadap Desk Koordinasi Karhutla atas keberhasilannya menekan jumlah titik api secara signifikan dibandingkan tahun 2024.
“Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras dan sinergi berbagai pihak—BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BMKG, dan lainnya. Koordinasi yang kuat dan respons cepat jadi kuncinya,” ujar BG.
Upaya kolaboratif lintas sektor ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kebijakan pengelolaan lahan yang bertanggung jawab, serta mencegah bencana ekologis akibat kebakaran hutan di masa mendatang. (hdl)
as a preferred source on Google
