Jakarta (beritajatim.id) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Badan Otorita Pengelola (BOP) Pantai Utara Jawa yang bertugas mengelola proyek pembangunan Giant Sea Wall (GSW).
Proyek ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dan bertujuan utama untuk melindungi kawasan pesisir utara Pulau Jawa dari ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah.
Dukungan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, dalam Rapat Kelembagaan BOP Pantura Jawa bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto, di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).
“BOP Pantura Jawa memiliki core business dalam empat tahapan utama, yaitu persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan,” ujar Purwadi.
Perkuat Koordinasi Lintas Kementerian dan Daerah
Purwadi menekankan bahwa pelaksanaan proyek GSW melibatkan banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, masing-masing dengan peran dan fungsi berbeda. Oleh karena itu, diperlukan satu badan otoritatif yang mampu mengintegrasikan seluruh upaya tersebut agar pembangunan berjalan konsolidatif dan akuntabel.
“GSW bukan hanya proyek fisik, tapi upaya integratif yang menuntut koordinasi kelembagaan yang kuat,” imbuhnya.
Keberadaan BOP sebagai lembaga tunggal akan menjadi kunci dalam menghindari tumpang tindih kebijakan, menjaga konsistensi lintas sektor, serta menjamin keberlanjutan program pembangunan kawasan pesisir utara Jawa.
Fungsi Strategis GSW: Proteksi dan Pengembangan Kawasan
GSW dirancang tidak hanya untuk melindungi kawasan perkotaan di Pantura dari ancaman perubahan iklim dan rob, tetapi juga menjadi pendorong pengembangan kawasan strategis yang terintegrasi, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
BOP Pantura Jawa akan menjalankan tugas utama dalam perumusan kebijakan, koordinasi lintas sektor, pelaksanaan program, hingga evaluasi pembangunan kawasan. Ini menjadi kerangka penting dalam memastikan proyek GSW dapat berfungsi optimal sebagai PSN.
Peran Kementerian PANRB: Kelembagaan dan SDM
Sebagai bagian dari dukungan konkret, Kementerian PANRB akan terlibat dalam pembentukan kelembagaan, perancangan organisasi yang efisien, serta pengelolaan SDM aparatur yang akan mendukung operasionalisasi BOP Pantura Jawa.
“Kami mendorong agar desain kelembagaan yang dibentuk nanti bersifat efektif, sederhana, dan mampu menjamin pelaksanaan program secara terintegrasi,” tegas Purwadi.
Dengan pendekatan kelembagaan yang solid dan SDM yang mumpuni, diharapkan BOP Pantura Jawa mampu menjalankan perannya secara maksimal dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional sekaligus pelestarian wilayah pesisir yang rawan bencana.
Dukungan dari Kementerian PANRB menegaskan pentingnya sinergi antar-kementerian dan lembaga dalam menyukseskan pembangunan Giant Sea Wall sebagai infrastruktur vital untuk masa depan wilayah pesisir utara Jawa. Pembentukan BOP Pantura Jawa menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dan menjamin keberhasilan jangka panjang proyek ini. (hen)
as a preferred source on Google
