Jakarta (beritajatim.id) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa PT Danantara Daya Nusantara (Danantara) memiliki kapasitas keuangan yang memadai untuk menyelesaikan kewajiban utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh, tanpa perlu menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Menkeu, kekuatan finansial Danantara berasal dari dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kini dikelola langsung oleh lembaga tersebut.
“Danantara menerima dividen dari BUMN hampir Rp80 triliun hingga Rp90 triliun per tahun. Jumlah itu cukup untuk menutupi sekitar Rp2 triliun bunga tahunan dari utang KCIC,” ujar Menkeu usai menghadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (14/10).
Ia menegaskan, dengan struktur keuangan seperti itu, Danantara mampu membayar kewajiban proyek tanpa mengandalkan APBN.
Rosan Roeslani Masih Kaji Skema Pembayaran
Meski demikian, Menkeu menjelaskan bahwa CEO Danantara, Rosan Roeslani, masih melakukan kajian teknis untuk merumuskan skema penyelesaian utang KCIC yang paling tepat.
“Mereka (Danantara) akan mengajukan usulan kepada kami setelah studi selesai. Saya juga sudah tanya ke Pak Rosan, apakah di klausul pinjaman CDB (China Development Bank) harus pemerintah yang membayar? Sepanjang struktur pembayarannya jelas, seharusnya tidak ada masalah,” ujarnya.
Pinjaman dari China Development Bank (CDB) menjadi porsi terbesar dalam proyek KCIC, yang menelan investasi sekitar US$7,27 miliar atau setara Rp120,38 triliun. Dari jumlah tersebut, 75 persen dibiayai melalui pinjaman dengan bunga 2 persen per tahun.
Pemerintah Dorong Danantara Kelola Dana Secara Produktif
Menkeu juga mendorong Danantara untuk mengoptimalkan penempatan dana yang dimiliki agar lebih produktif. Selama ini, sebagian dividen yang diterima masih ditempatkan dalam bentuk obligasi pemerintah.
“Saya meminta agar dana tersebut dikelola secara lebih produktif agar hasilnya maksimal,” kata Menkeu.
Sejak kebijakan baru diterapkan, seluruh dividen BUMN tidak lagi masuk langsung ke kas negara, tetapi dialihkan ke Danantara agar dapat dikelola secara mandiri. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran Danantara dalam mendukung pembiayaan proyek strategis nasional tanpa menambah beban fiskal negara.
Dua Opsi Penyelesaian Utang KCIC Masih Dikaji
Pemerintah masih mempertimbangkan dua alternatif dalam penyelesaian utang KCIC, yakni:
- Pelimpahan kewajiban kepada pemerintah, atau
- Penyertaan dana tambahan ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai salah satu pemegang saham KCIC.
Namun, kedua opsi tersebut belum difinalisasi. Pemerintah cenderung mendorong Danantara untuk mengambil peran utama dalam pembayaran, sesuai dengan mandat pengelolaan dividen BUMN.
“Ketika seluruh dividen masuk ke Danantara, maka Danantara cukup kuat untuk membayar utang KCIC. Jadi bukan berarti utang tidak dibayar, hanya saja pembayarannya dilakukan oleh Danantara, bukan APBN,” tegas Menkeu.
Konteks Proyek KCIC
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), konsorsium antara perusahaan Indonesia dan Tiongkok. Proyek ini diharapkan menjadi tonggak baru transportasi modern di Indonesia dan memperkuat konektivitas antarwilayah.
Langkah pemerintah mempercayakan pembiayaan utang KCIC kepada Danantara menandai upaya serius untuk menjaga disiplin fiskal dan kemandirian keuangan negara. Dengan kekuatan dana dari dividen BUMN, Danantara dinilai mampu menjadi solusi strategis untuk mengelola kewajiban proyek besar tanpa membebani APBN. (hdl)
as a preferred source on Google
