Tegal (beritajatim.id) – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar rutinitas statistik, melainkan kompas utama yang menentukan arah pembangunan nasional. Ia mendesak pemerintah pusat maupun daerah agar tidak menyepelekan program tersebut, apalagi sampai memangkas anggarannya.
Pernyataan itu disampaikan Fikri saat menghadiri Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 bersama Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Kota Tegal, Senin (20/10/2025). Kegiatan bertema “Peningkatan Literasi Statistik Masyarakat” tersebut diikuti oleh pelaku usaha, akademisi, dan aparat daerah dari wilayah Brebes dan Tegal.
Menurut Fikri, pelaksanaan sensus merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang wajib dilakukan setiap sepuluh tahun. Hasil sensus, kata dia, menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih terarah, efisien, dan akurat.
“Pelaksanaan pembangunan itu harus berdasarkan sensus agar kita memiliki data yang kuat, akurat, dan aktual. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 wajib dilaksanakan,” tegas Fikri, anggota DPR dari Daerah Pemilihan IX Jawa Tengah (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes).
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti ambisi pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen. Ia menegaskan, target tersebut hanya bisa tercapai jika pemerintah memiliki basis data yang valid dan komprehensif.
“Kalau ingin pertumbuhan ekonomi mencapai delapan persen, maka data dasarnya harus kuat dan akurat. Jangan hanya berdasarkan asumsi,” ujarnya.
Selain menyoroti pentingnya akurasi data, Fikri menekankan perlunya peningkatan literasi statistik masyarakat. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengumpulan data agar hasil sensus benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi riil di lapangan.
“Literasi statistik harus ditingkatkan, supaya masyarakat memahami pentingnya memberikan data yang benar dan akurat,” tambahnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan mencakup seluruh kegiatan ekonomi non-pertanian, mulai dari usaha mikro hingga besar, termasuk transaksi dalam ekonomi digital.
Edi menegaskan, hasil sensus akan menjadi dasar penting dalam menyusun peta ekonomi Indonesia yang lebih komprehensif dan siap menghadapi tantangan era digitalisasi ekonomi.
“Sensus ekonomi ini menjadi dasar perencanaan pembangunan di semua sektor, mulai dari industri, UMKM, hingga jasa,” jelasnya.
Dengan data yang lengkap dan akurat, diharapkan Sensus Ekonomi 2026 mampu memperkuat kebijakan ekonomi nasional dan mendukung arah pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.
as a preferred source on Google
