Jakarta (beritajatim.id) – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas, Netty Prasetiyani Aher, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang meminta PT Michelin Indonesia menunda rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 280 karyawan.
Netty menilai langkah Kemnaker yang mendorong dialog bipartit antara pihak perusahaan dan pekerja sebagai keputusan yang bijak di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.
“Langkah untuk mendorong dialog bipartit adalah keputusan yang bijak. Dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, penting agar perusahaan dan pekerja duduk bersama mencari solusi terbaik sebelum memutuskan PHK,” ujar Netty di Jakarta.
PHK Harus Jadi Opsi Terakhir
Menurut Netty, PHK seharusnya menjadi pilihan terakhir, setelah semua upaya penyelamatan kerja dan efisiensi internal dilakukan. Ia mengingatkan, industri besar seperti Michelin memiliki tanggung jawab sosial untuk mempertimbangkan nasib ratusan keluarga yang bergantung pada pekerjaan tersebut.
“Kita memahami tekanan bisnis yang dihadapi perusahaan, tetapi jangan sampai langkah efisiensi justru menimbulkan beban sosial baru. Prinsip kemanusiaan dan keberlanjutan harus menjadi pertimbangan utama,” tegasnya.
Netty yang juga Anggota Komisi IX DPR RI menambahkan, pemerintah bersama perusahaan perlu menyiapkan program pelatihan ulang (re-skilling) bagi pekerja yang berpotensi terdampak restrukturisasi agar mereka tetap memiliki daya saing.
“Dialog yang sehat akan membuka ruang kompromi, baik melalui pengaturan jam kerja, rotasi, atau pelatihan ulang. Dengan begitu, pekerja tetap punya harapan dan perusahaan tidak kehilangan SDM berpengalaman,” jelasnya.
Peran Pemerintah Daerah Sangat Penting
Lebih lanjut, Netty meminta pemerintah daerah dan Dinas Ketenagakerjaan aktif melakukan pendampingan selama proses dialog berlangsung, termasuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi jika PHK tidak dapat dihindari.
“Pengawasan pemerintah penting agar prosesnya transparan dan adil. Negara harus hadir untuk memastikan setiap langkah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan,” tegasnya.
Netty menilai persoalan yang dihadapi Michelin Indonesia merupakan cerminan tantangan lebih luas di sektor manufaktur nasional. Menurutnya, pemerintah dan pelaku industri harus mencari titik temu antara keberlangsungan usaha dan kesejahteraan tenaga kerja.
“Kita perlu memastikan industri tetap bertahan, tapi juga memastikan pekerja tidak menjadi korban pertama dari perubahan ekonomi global. Kuncinya ada pada kolaborasi dan komunikasi yang terbuka,” pungkas Netty. (rio)
as a preferred source on Google
