Kupang (beritajatim.id) – Sebuah video yang beredar luas di media sosial belakangan ini menyita perhatian publik. Isinya menyoroti kisah Agustinus, guru honorer di salah satu sekolah di wilayah Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang telah mengabdi selama 23 tahun namun hingga kini masih hidup dalam kondisi yang jauh dari kata layak.
Dalam video tersebut, terlihat bagaimana Agustinus berjuang menahan emosi saat menceritakan kondisi penghasilannya yang semakin tertekan. Kebijakan efisiensi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berdampak langsung pada gaji yang ia terima. Jika sebelumnya penghasilan bulanannya berada di kisaran Rp600 ribu, kini jumlah tersebut menyusut drastis menjadi Rp223 ribu.
Gaji tersebut bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang pencairannya sendiri kerap tidak menentu. Kondisi ini membuat keseharian Agustinus semakin sulit, terlebih setelah puluhan tahun mendedikasikan hidupnya di dunia pendidikan tanpa kepastian status maupun jaminan kesejahteraan.
Meski demikian, Agustinus tetap memilih bertahan sebagai pendidik. Alasannya sederhana: kepuasan batin saat melihat murid-muridnya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan mampu memperbaiki masa depan mereka. Ironisnya, di saat para murid melangkah maju, kehidupan sang guru justru terasa berjalan di tempat.
Kisah ini memantik empati luas dari masyarakat dan kembali membuka diskusi tentang nasib guru honorer di daerah, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Banyak guru honorer menghadapi situasi serupa—masa pengabdian panjang, tetapi penghasilan rendah dan bergantung pada kebijakan anggaran yang sewaktu-waktu berubah.
Di sisi lain, pada periode waktu yang hampir bersamaan, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional menyampaikan rencana pengangkatan sekitar 32.000 pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi aparatur sipil negara dengan skema PPPK. Pengangkatan tersebut dijadwalkan mulai efektif pada 1 Februari 2026.
Kontras antara kisah guru honorer yang bertahan dengan penghasilan ratusan ribu rupiah dan rencana pengangkatan puluhan ribu aparatur baru tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai skala prioritas kebijakan. Isu kesejahteraan guru honorer kembali mengemuka sebagai persoalan struktural yang belum menemukan solusi menyeluruh.
Kisah Agustinus menjadi potret nyata tantangan dunia pendidikan di daerah. Bukan sekadar soal pengabdian, tetapi juga tentang keadilan dan keberpihakan terhadap mereka yang selama puluhan tahun menjaga denyut pendidikan di pelosok negeri. (aga)
as a preferred source on Google
