Serang (beritajatim.id) – Gubernur Banten Andra Soni menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan evaluasi pengumpulan informasi awal perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Evaluasi tersebut digelar di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Jumat (27/2/2026), dan difokuskan pada lima sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, serta ketahanan pangan.
Menurut Andra Soni, langkah evaluasi eksternal ini penting untuk memastikan bahwa program-program pemerintah daerah memiliki korelasi yang kuat dengan prioritas nasional sekaligus efektif dalam implementasinya.
Menjaga Sinkronisasi APBD 2026 dengan Program Pusat
Andra menilai, sebagai kepala daerah, dirinya membutuhkan penilaian objektif dari pihak independen guna mengukur sejauh mana efektivitas perencanaan dan penganggaran yang akan dituangkan dalam APBD 2026.
Ia menegaskan bahwa sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus tercermin secara nyata dalam dokumen anggaran dan program kerja tahun depan. Keselarasan tersebut dinilai krusial agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal.
Selain itu, evaluasi juga dipandang sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh program telah sejalan dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Untuk mendukung kelancaran proses, Andra meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersikap kooperatif dan proaktif dalam menyampaikan data yang dibutuhkan. Ia menekankan pentingnya komitmen bersama agar proses evaluasi berjalan efektif dan memberikan hasil maksimal bagi pembangunan Provinsi Banten.
BPKP: Evaluasi Bukan Audit, Fokus Perbaikan Perencanaan
Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Banten, Rusdy Sofyan, menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan audit, melainkan evaluasi yang bertujuan memberikan masukan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2026.
Menurut Rusdy, evaluasi akan menilai kesesuaian antara output dan outcome program. Jika ditemukan potensi ketidaktepatan yang dapat menghambat pencapaian target, BPKP akan memberikan rekomendasi perbaikan.
Lima sektor prioritas dipilih karena merupakan bagian dari program prioritas nasional yang diharapkan menghasilkan capaian cepat (quick wins). Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi anggaran di sektor-sektor tersebut menjadi perhatian utama.
Tahapan Evaluasi dan Pengujian Dokumen Perencanaan
Proses evaluasi akan diawali dengan pengumpulan informasi awal, termasuk asersi atau pernyataan manajemen terkait jumlah serta rincian program pada masing-masing sektor. Selanjutnya, program akan diuji kesesuaiannya dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta RPJMD.
BPKP juga akan melakukan analisis mendalam terhadap kegiatan yang direncanakan guna menilai dampaknya terhadap tujuan pembangunan daerah. Tahapan ini mencakup pengumpulan data, pengujian, hingga analisis komprehensif sebelum rekomendasi disampaikan kepada pemerintah daerah.
Dorongan Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas
Evaluasi perencanaan dan penganggaran ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya masukan sejak tahap awal penyusunan anggaran, diharapkan APBD 2026 Provinsi Banten dapat lebih tepat sasaran, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan kebijakan nasional.
Langkah ini juga dinilai strategis dalam meningkatkan kualitas belanja daerah, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, stunting, dan ketahanan pangan—yang menjadi fondasi utama pembangunan berkelanjutan di Banten. (hen)
as a preferred source on Google
