Surabaya (beritajatim.id) – Di bawah kepemimpinannya, Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan berbagai inovasi yang menyasar sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, hingga kemudahan investasi. Namun, menurut Eri, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kedekatan pemerintah dengan warga.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan langsung aparatur pemerintah dalam menyerap aspirasi masyarakat. Pendekatan ini dinilai krusial untuk memastikan layanan publik yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan warga sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
Eri juga menyoroti kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya yang didominasi oleh sektor mandiri. Dengan komposisi PAD yang tinggi, transparansi dan kepercayaan publik menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan kota.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Surabaya mengimplementasikan digitalisasi dalam berbagai sektor layanan, termasuk pengawasan pendapatan dari sektor perhotelan dan restoran. Sistem berbasis teknologi ini memungkinkan pemantauan transaksi secara langsung melalui server, sehingga meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.
Hasilnya, kontribusi PAD dari sektor perhotelan mengalami peningkatan signifikan, bahkan mencapai tambahan hingga Rp100 miliar pada akhir 2025. Capaian ini menjadi indikator bahwa digitalisasi mampu memperkuat tata kelola keuangan daerah secara lebih akuntabel.
Selain sektor investasi, digitalisasi juga diterapkan dalam sistem parkir melalui pembayaran non tunai. Kebijakan ini merupakan respons atas usulan masyarakat yang menginginkan sistem pembayaran yang lebih praktis dan transparan.
Saat ini, program parkir non tunai masih dalam tahap sosialisasi dan ditargetkan mulai diterapkan secara luas pada akhir April 2026. Pemerintah kota juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut.
Menurut Eri, penerapan sistem digital tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan PAD diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga.
Dana yang terkumpul dari PAD, lanjutnya, akan dialokasikan untuk berbagai program prioritas, seperti layanan kesehatan gratis, pendidikan tanpa biaya, serta perbaikan rumah tidak layak huni. Skema ini mencerminkan model pembangunan berbasis gotong royong, di mana kelompok masyarakat mampu turut membantu yang membutuhkan.
Transformasi digital yang dijalankan Pemkot Surabaya menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat daya saing kota sebagai pusat jasa dan investasi. Dengan dukungan teknologi dan partisipasi masyarakat, Surabaya diarahkan menjadi kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga inklusif dan berkeadilan. (hdl)
as a preferred source on Google
