Surabaya (beritajatim.id) – Pemerintah Kota Surabaya tengah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tekanan fiskal yang semakin terasa. Salah satu opsi yang dikaji adalah skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui pola Availability Payment (AP).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa skema tersebut masih dalam tahap pendalaman, terutama untuk mendukung proyek infrastruktur seperti perbaikan dan pelapisan ulang jalan. Ia menegaskan bahwa koordinasi dengan DPRD menjadi tahapan krusial sebelum kebijakan ini dapat diterapkan.
Menurut Eri, tantangan fiskal yang dihadapi Pemkot Surabaya saat ini tidak ringan. Penurunan pendapatan dari Transfer ke Daerah (TKD) serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) berdampak signifikan terhadap kapasitas anggaran. Bahkan, total penurunan disebut mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Data tahun 2026 menunjukkan penerimaan DBH CHT Kota Surabaya berada di angka Rp29,327 miliar. Jumlah tersebut turun tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp56,724 miliar, atau berkurang sekitar 48,3 persen. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian prioritas anggaran secara lebih selektif.
Dalam situasi tersebut, Pemkot Surabaya dihadapkan pada dilema antara mempertahankan program sosial seperti perbaikan rumah tidak layak huni, pendidikan gratis, dan layanan kesehatan gratis, atau mengalokasikan anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur.
Eri memastikan bahwa seluruh opsi kebijakan akan dibahas bersama DPRD agar menghasilkan keputusan yang seimbang antara kebutuhan sosial dan pembangunan. Skema KPBU-AP dinilai dapat menjadi solusi alternatif karena memungkinkan proyek tetap berjalan tanpa memberikan beban langsung yang besar terhadap anggaran daerah.
Langkah ini juga mencerminkan upaya adaptif pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika fiskal, sekaligus menjaga momentum pembangunan kota. Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan badan usaha, Pemkot Surabaya berharap kebutuhan infrastruktur tetap terpenuhi tanpa mengorbankan program prioritas bagi masyarakat.
as a preferred source on Google
