Jakarta (beritajatim.id) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan penghargaan kepada unit kerja dan satuan kerja atas capaian kinerja tata kelola terbaik sepanjang 2025. Apresiasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Penghargaan tersebut mencakup enam kategori utama, yakni Nilai Kinerja Anggaran (NKA), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pengawasan kearsipan, pengadaan barang dan jasa, serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menilai capaian tersebut mencerminkan kerja kolektif yang semakin solid dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Ia menekankan bahwa peningkatan kinerja yang terjadi merupakan hasil dari konsistensi dan kolaborasi lintas unit di lingkungan kementerian.
Menurutnya, capaian tersebut tidak berhenti sebagai prestasi semata, tetapi harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kinerja ke depan. Ia juga mendorong penguatan budaya kerja yang mengedepankan nilai profesionalisme, transparansi, serta efisiensi birokrasi tanpa mengurangi akuntabilitas.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, mengungkapkan bahwa tren kinerja tata kelola pada 2025 menunjukkan peningkatan di berbagai indikator. Dalam aspek NKA, kementerian berhasil menempati posisi keempat secara nasional, yang mencerminkan perbaikan dalam perencanaan hingga pelaksanaan anggaran.
Pada aspek SAKIP, jumlah satuan kerja dengan predikat tertinggi mengalami lonjakan signifikan, dari 28 menjadi 48 satuan kerja. Hal ini menunjukkan semakin kuatnya penerapan prinsip akuntabilitas kinerja di seluruh lini organisasi.
Di bidang keterbukaan informasi publik, partisipasi mencapai 85 satuan kerja dengan 18 di antaranya meraih predikat informatif. Capaian ini menandakan adanya peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat serta komitmen terhadap transparansi.
Untuk pengawasan kearsipan, penilaian dilakukan melalui kolaborasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia guna memastikan pengelolaan arsip berjalan tertib dan sesuai standar nasional. Sementara itu, sektor pengadaan barang dan jasa dinilai sebagai instrumen penting dalam menciptakan tata kelola yang profesional dan berintegritas.
Dalam pembangunan Zona Integritas, capaian juga mengalami peningkatan. Dari puluhan satuan kerja yang diusulkan, sejumlah unit berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Apresiasi turut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, yang menilai transformasi tata kelola di Kemendikdasmen berjalan konsisten dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Hal senada disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menegaskan bahwa tata kelola yang baik menjadi indikator penting dalam memastikan anggaran negara dikelola secara tepat dan memberikan hasil yang terukur.
Pemberian penghargaan ini menegaskan komitmen Kemendikdasmen dalam membangun birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Dengan tren capaian yang terus meningkat, seluruh unit kerja diharapkan mampu mempertahankan kinerja sekaligus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan di Indonesia.
as a preferred source on Google
