Jakarta (beritajatim.id) – Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengajak pelaku industri perjalanan wisata memperkuat kolaborasi dengan pemerintah untuk mendorong sektor pariwisata Indonesia yang lebih berkualitas, aman, berkelanjutan, dan kompetitif di tengah tantangan global.
Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Alliance of the Indonesian Tour & Travel Agencies atau AITTA Tahun 2026 di HARRIS Vertu Hotel Harmoni, Rabu (13/5/2026).
Dalam sambutannya, Ni Luh Puspa menyampaikan harapan agar Rakernas AITTA menghasilkan berbagai rekomendasi konkret yang dapat dijalankan bersama antara pemerintah dan pelaku industri demi memperkuat sektor pariwisata nasional.
Menurutnya, industri pariwisata global saat ini menghadapi tekanan akibat dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia. Meski demikian, sektor pariwisata Indonesia masih menunjukkan performa positif sepanjang kuartal pertama 2026.
Data Kementerian Pariwisata mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 3,4 juta kunjungan atau tumbuh sekitar 8 persen. Sementara pergerakan wisatawan nusantara menembus 319,51 juta perjalanan atau meningkat 13,14 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Ni Luh menilai capaian tersebut tidak lepas dari sinergi antara pemerintah dan pelaku industri wisata, termasuk asosiasi biro perjalanan. Ia menyebut keberhasilan melampaui target sektor pariwisata pada 2025 menjadi bukti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat daya saing destinasi Indonesia.
Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata juga telah menetapkan lima program unggulan tahun 2026, yakni Sinergi Peningkatan Keselamatan Wisata, Desa Wisata, Pariwisata Berkualitas, Event by Indonesia, dan Tourism 5.0. Seluruh program tersebut diarahkan untuk memperkuat pariwisata yang adaptif terhadap tren global sekaligus berorientasi pada keberlanjutan.
Aspek keselamatan wisatawan turut menjadi perhatian utama pemerintah. Karena itu, Kementerian Pariwisata mendorong seluruh pelaku usaha pariwisata untuk mematuhi regulasi dan melengkapi perizinan usaha guna menjaga standar keamanan dan kualitas layanan destinasi wisata.
Selain itu, pengembangan desa wisata menjadi salah satu fokus utama pemerintah pada tahun ini. Kementerian Pariwisata disebut tengah menyiapkan peta jalan pengembangan desa wisata nasional sebagai arah strategis penguatan desa wisata agar mampu bersaing di tingkat internasional.
Program tersebut juga diharapkan mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui penguatan potensi desa.
Ni Luh Puspa turut mendorong biro perjalanan wisata untuk mulai memperluas promosi desa wisata sebagai alternatif destinasi bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Langkah itu dinilai penting untuk memperluas distribusi manfaat ekonomi pariwisata hingga ke daerah.
Pemerintah, lanjutnya, akan terus menjalankan berbagai program strategis guna meningkatkan posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan dunia. Namun, keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan aktif, masukan, dan kerja sama dari seluruh pelaku industri pariwisata.
Turut mendampingi Wakil Menteri Pariwisata dalam kegiatan tersebut antara lain Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata Erwita Dianti serta Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan Kementerian Pariwisata Hanifah Makarim. (hdl)
as a preferred source on Google
