Jakarta (beritajatim.id) – Pemerintah Indonesia berhasil mencapai kesepakatan awal penurunan tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS), menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pertama yang meraih hasil positif setelah pernyataan resmi Presiden AS pada 7 Juli 2025.
Dalam pernyataan tersebut, Washington menurunkan tarif menjadi 19 persen dari sebelumnya 32 persen untuk sejumlah komoditas asal Indonesia.
Dengan kesepakatan tersebut, saat ini proses penyusunan legal drafting tengah dilakukan secara cermat guna memastikan setiap klausul sesuai dengan regulasi nasional, komitmen internasional, serta dapat diimplementasikan tanpa hambatan di kemudian hari.
Negosiasi Berlanjut Usai KTT APEC 2025
Menurut Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, pemerintah akan melanjutkan proses negosiasi lanjutan setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC yang dijadwalkan berlangsung pada akhir November 2025.
“Langkah negosiasi ini dilakukan secara terukur dan hati-hati sebagai bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia. Pemerintah berkomitmen agar setiap kesepakatan membawa manfaat langsung bagi masyarakat, memperkuat struktur industri nasional, serta menjaga posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang mandiri di tengah dinamika geopolitik global,” ujar Haryo dalam keterangan resminya, Minggu (2/11/2025).
Target Penurunan Tarif hingga Nol Persen
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin Tim Negosiasi Tarif Indonesia–AS, menyampaikan optimisme bahwa sejumlah komoditas unggulan Indonesia akan memperoleh tarif nol persen.
Menurut Airlangga, produk-produk yang tidak dapat diproduksi di AS, seperti kelapa sawit, kakao, dan karet, berpotensi besar untuk mendapatkan pembebasan tarif penuh. Pemerintah juga menyoroti pentingnya perlakuan khusus bagi komoditas sektor kesehatan yang menjadi bagian dari rantai pasok industri global, serta mengusulkan pembahasan kebijakan non-tarif untuk menciptakan perdagangan yang lebih adil.
Kepentingan Nasional Jadi Prioritas Utama
Dalam setiap tahap perundingan, Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus mengutamakan kepentingan nasional dengan tetap menjaga hubungan bilateral yang konstruktif dengan Amerika Serikat.
“Penawaran yang kami sampaikan dirancang untuk mencapai perdagangan yang adil dan berimbang — fair and square trade — sesuai prinsip kesetaraan dan keseimbangan yang menjadi prioritas utama dalam diplomasi ekonomi Indonesia,” jelas Haryo.
Ia menambahkan bahwa Indonesia menjalankan diplomasi ekonomi bebas dan aktif yang menempatkan kedaulatan ekonomi sebagai fondasi utama kebijakan luar negeri.
“Setiap langkah negosiasi dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional, memperkuat kedaulatan ekonomi, dan memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan serta kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (ren)
as a preferred source on Google
