Mataram (beritajatim.id) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mempercepat penyusunan Detail Engineering Design (DED) sebagai langkah strategis untuk pembangunan kembali Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dokumen perencanaan teknis tersebut ditargetkan rampung pada Oktober 2026 dan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan fisik yang diusulkan masuk dalam Tahun Anggaran (TA) 2027.
Percepatan penyusunan DED dilakukan sebagai tindak lanjut atas kerusakan berat Gedung DPRD Provinsi NTB akibat kebakaran yang terjadi pascaaksi demonstrasi di Kota Mataram pada Agustus 2025. Pemerintah menilai pembangunan kembali gedung legislatif tersebut penting untuk mendukung kelancaran fungsi pemerintahan dan pelayanan kelembagaan di Provinsi NTB.
Dokumen DED akan memuat perencanaan teknis secara menyeluruh, mulai dari aspek arsitektur, struktur bangunan, sistem utilitas, hingga rencana anggaran biaya yang akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan konstruksi.
Komitmen percepatan pembangunan tersebut ditinjau langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Meike Kencanawulan, bersama Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, saat melakukan kunjungan ke Gedung DPRD Provinsi NTB bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (22/7).
Dalam kunjungan tersebut, tim Kementerian PU memaparkan sejumlah alternatif desain bangunan baru. Dari beberapa pilihan yang disiapkan, Ketua DPRD Provinsi NTB telah menentukan satu desain yang akan dijadikan dasar penyusunan DED agar proses perencanaan dan penganggaran dapat berlangsung lebih cepat.
Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Provinsi NTB, Dades Prinandes, menjelaskan bahwa penyusunan DED telah dimulai sejak April 2026 dengan target penyelesaian selama enam bulan.
Menurut Dades, setelah dokumen perencanaan selesai pada Oktober 2026, pembangunan fisik diharapkan dapat segera diusulkan untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2027.
Ia juga mengungkapkan bahwa Kementerian PU terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB guna memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai jadwal. Saat ini proses penghapusan aset masih berlangsung, sedangkan pembongkaran bangunan yang mengalami kerusakan berat telah memasuki tahap akhir.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan dukungannya terhadap percepatan pembangunan kembali Gedung DPRD Provinsi NTB. Menurutnya, mekanisme lelang dini perlu segera dipersiapkan sehingga proses konstruksi dapat langsung dimulai begitu alokasi anggaran tersedia.
Lasarus menilai langkah tersebut akan mempercepat penyelesaian pembangunan karena proses kontrak tidak perlu menunggu seluruh tahapan administrasi setelah anggaran disahkan. Ia juga menegaskan Komisi V DPR RI siap memberikan dukungan terhadap pengalokasian anggaran setelah dokumen DED selesai disusun.
Di sisi lain, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, menjelaskan bahwa dukungan pendanaan pembangunan pada prinsipnya telah dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.
Namun demikian, alokasi anggaran masih harus melalui tahapan administrasi hingga masuk ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2027. Karena itu, Kementerian PU berharap dukungan Komisi V DPR RI agar proses penganggaran dapat berjalan sesuai jadwal sehingga lelang pekerjaan konstruksi bisa segera dilaksanakan.
Kementerian PU menegaskan akan terus mengawal seluruh proses pembangunan, mulai dari penyusunan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan konstruksi. Pendekatan tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan kembali Gedung DPRD Provinsi NTB berjalan tepat waktu, memenuhi standar mutu, serta sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
Dengan percepatan penyusunan DED, dukungan pemerintah pusat, serta sinergi bersama DPR RI dan Pemerintah Provinsi NTB, pembangunan kembali Gedung DPRD Provinsi NTB diharapkan dapat segera direalisasikan. Kehadiran gedung baru nantinya diharapkan mampu mendukung optimalisasi fungsi legislatif, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. (hdl)
as a preferred source on Google
