Jakarta (beritajatim.id) – Presiden Prabowo Subianto membahas sejumlah program strategis sektor energi bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/7/2026). Pertemuan tersebut menghasilkan pembahasan mengenai percepatan elektrifikasi desa, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW), penguatan ketahanan energi nasional, hingga peningkatan penerimaan negara dari sektor pertambangan.
Usai pertemuan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa Presiden memberikan perhatian besar terhadap pemerataan akses listrik, terutama bagi desa-desa yang hingga kini belum menikmati layanan kelistrikan.
Menurut Bahlil, pemerintah telah mencatat kemajuan dalam pelaksanaan program listrik desa. Dari sekitar 11.000 desa yang sebelumnya belum teraliri listrik, lebih dari 1.400 desa telah berhasil memperoleh akses listrik melalui program yang dijalankan sepanjang 2025.
Pemerintah menargetkan percepatan program tersebut agar akses energi dapat dinikmati secara merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama kawasan terpencil, terluar, dan tertinggal.
Selain pemerataan listrik, Presiden Prabowo juga membahas percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Salah satu proyek prioritas yang dipersiapkan adalah pembangunan PLTS berkapasitas 100 GW yang dalam waktu dekat akan memasuki tahap pelaksanaan.
Bahlil menyampaikan bahwa tahap pertama proyek tersebut telah memperoleh persetujuan dan akan segera ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking. Pembangunan PLTS berskala besar itu menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat bauran energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Dalam pertemuan itu, Bahlil juga melaporkan kondisi ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik yang masih berlangsung di kawasan Timur Tengah.
Ia memastikan stok bahan bakar minyak (BBM), minyak mentah (crude oil), serta liquefied petroleum gas (LPG) nasional masih berada di atas standar minimum sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi.
Kepastian tersebut sekaligus menjadi respons pemerintah terhadap kekhawatiran dampak konflik internasional terhadap stabilitas pasokan energi di dalam negeri.
Selain menjamin ketersediaan energi, pemerintah juga memastikan harga BBM bersubsidi maupun LPG subsidi tetap tidak mengalami perubahan. Bahlil menegaskan kebijakan tersebut tetap berlaku sesuai keputusan pemerintah meskipun harga minyak dunia masih dipengaruhi ketidakpastian geopolitik.
Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap ketersediaan BBM bagi nelayan. Dalam arahannya, kepala negara meminta distribusi bahan bakar untuk sektor perikanan terus dijaga agar aktivitas ekonomi masyarakat pesisir tidak terganggu.
Pemerintah memandang pasokan energi bagi nelayan sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas sektor perikanan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
Selain isu energi, pertemuan juga membahas upaya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan mineral. Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan penataan sektor pertambangan guna mengoptimalkan kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan negara.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat penerimaan negara sekaligus mendorong tata kelola pertambangan yang lebih transparan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat lebih besar bagi pembangunan nasional.
Melalui pembahasan tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemerataan akses energi, mengembangkan energi baru terbarukan, menjaga stabilitas pasokan dan harga energi nasional, serta meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian. Berbagai program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh Indonesia. (hdl)
as a preferred source on Google
