Jakarta (beritajatim.id) – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya sinergi antara Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menjaga kehidupan keagamaan sekaligus mendukung pembangunan nasional. Menurutnya, kedua lembaga memiliki fungsi yang saling melengkapi, di mana pemerintah menjalankan pelayanan dan tata kelola kehidupan beragama, sedangkan MUI menjadi rujukan moral dan keilmuan bagi umat Islam.
Pesan tersebut disampaikan Nasaruddin Umar saat menghadiri Silaturahmi Nasional Ukhuwah Islamiyah MUI yang digelar di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Senin (29/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Menag mengajak MUI untuk terus memperkuat perannya sebagai penjaga nilai-nilai dasar ajaran Islam sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis, moderat, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
Menurut Nasaruddin Umar, MUI memiliki otoritas moral dan keilmuan yang sangat penting dalam memastikan berbagai kebijakan maupun dinamika sosial tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Kehadiran MUI dinilai menjadi salah satu pilar yang menjaga kehidupan beragama tetap berada pada koridor nilai-nilai keislaman.
Ia menegaskan bahwa ajaran pokok dalam Islam harus tetap dijaga dan tidak dapat ditawar. Namun, untuk persoalan yang bersifat ijtihadi atau masih membuka ruang penafsiran, dialog ilmiah dan perbedaan pandangan tetap perlu dikembangkan sebagai bagian dari dinamika pemikiran Islam.
Nasaruddin Umar menilai kemampuan membedakan antara ajaran yang bersifat prinsip (tsawabit) dan persoalan yang terbuka bagi ijtihad menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kemurnian ajaran agama dan kebutuhan menjawab tantangan zaman.
Selain menyoroti peran MUI dalam kehidupan keagamaan, Menag juga menekankan pentingnya keterlibatan tokoh agama dan organisasi keagamaan dalam mendukung keberhasilan program pembangunan nasional. Menurutnya, pendekatan pembangunan yang disampaikan melalui perspektif keagamaan terbukti lebih mudah diterima oleh masyarakat.
Ia mencontohkan keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) yang semakin luas diterima publik setelah pemerintah melibatkan para ulama dalam proses sosialisasi. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa legitimasi dari tokoh agama mampu meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap berbagai program pemerintah.
Menurut Nasaruddin Umar, bahasa agama memiliki kekuatan besar dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan organisasi keagamaan perlu terus diperkuat agar berbagai kebijakan pembangunan memperoleh dukungan yang lebih luas.
Ia juga menilai Indonesia memiliki modal sosial yang kuat melalui hubungan harmonis antara pemerintah, ulama, dan organisasi keagamaan. Modal tersebut harus terus dijaga untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, memelihara kerukunan antarumat beragama, serta mendorong terciptanya kehidupan beragama yang moderat dan inklusif.
Menutup sambutannya, Menag mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya para ulama dan organisasi keagamaan, untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga persatuan nasional. Menurutnya, kehidupan keagamaan yang harmonis dan penuh toleransi menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan serta kemajuan Indonesia di masa depan. (hdl)
as a preferred source on Google
