Jombang (beritajatim.id) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menghadiri Dialog Pilar-Pilar Sosial di Pendopo Bupati Jombang, Minggu (9/3/2025).
Dalam pertemuan ini, Gus Ipul mengajak 452 pilar sosial dari Nganjuk dan Jombang untuk menyamakan visi dan strategi dalam upaya pemberantasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami ajak mereka mengambil peran signifikan dalam menjalankan tugas masing-masing sesuai arahan Presiden. Tujuannya agar program berjalan terarah, terpadu, dan berkelanjutan,” tegas Gus Ipul usai pertemuan.
Ia menekankan bahwa pencapaian target pengentasan kemiskinan memerlukan kerja keras dan sinergi antar kementerian, pemerintah daerah, serta pendamping sosial. Salah satu strategi utama yang ditekankan adalah graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
Gus Ipul memberikan target agar setiap pendamping PKH mampu menggraduasi 10 KPM per tahun, sehingga mereka tidak selamanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi bisa mandiri secara ekonomi.
“Minimal sepuluh KPM per tahun. Yang direncanakan adalah pemberdayaan, bukan yang meninggal. Siap ya,” ujar Gus Ipul kepada para pendamping PKH.
Peran Pendamping PKH dan Pentingnya Data Terpadu
Pendamping PKH diminta memahami profil KPM secara mendalam agar bisa memberikan intervensi yang tepat. Gus Ipul menegaskan, KPM tidak boleh menerima bantuan sosial (bansos) lebih dari lima tahun tanpa evaluasi.
“Harus dievaluasi. Jika lebih dari lima tahun, mereka harus beralih ke program pemberdayaan, seperti modal usaha atau pelatihan,” jelasnya.
Wamensos Agus Jabo Priyono menambahkan, para pendamping PKH merupakan garda terdepan dalam pemberantasan kemiskinan. “Mereka adalah ujung tombak yang akan menggraduasi KPM menjadi keluarga mandiri dan berdaya,” ujarnya.
Kementerian Sosial telah menyalurkan bansos senilai Rp420 miliar di Kabupaten Jombang untuk 116 ribu KPM. Bantuan PKH sebesar Rp141 miliar dan bantuan sembako Rp258 miliar menjadi salah satu bansos dengan nilai tertinggi. Peran 155 pendamping PKH di Jombang menjadi kunci dalam optimalisasi program pemberdayaan hingga graduasi.
Gus Ipul juga menekankan pentingnya Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data terintegrasi untuk pemberantasan kemiskinan.
Data ini menjadi acuan bagi semua instansi, termasuk pemerintah daerah, dalam menyalurkan bansos dan merancang program pemberdayaan yang efektif.
Sekolah Rakyat: Strategi Putus Rantai Kemiskinan
Dalam kesempatan ini, Gus Ipul menjelaskan bahwa DTSEN akan membantu mengidentifikasi 10 persen penduduk termiskin, sehingga kebijakan yang diterapkan lebih tepat sasaran.
“Salah satu strategi penting adalah melalui pendidikan. Presiden Prabowo menggagas Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” ujarnya.
Sekolah Rakyat ditujukan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, memutus siklus kemiskinan, dan mendorong kebangkitan menuju Indonesia Emas 2045.
“Saya minta pendamping mendata putra-putri dari keluarga miskin untuk disekolahkan di Sekolah Rakyat, yang akan dibangun di setiap kabupaten/kota di Indonesia,” kata Gus Ipul.
Program ini merupakan bentuk nyata komitmen Presiden Prabowo untuk memuliakan wong cilik dan memastikan mereka memiliki akses pendidikan yang layak.
Dukungan Pendamping PKH
Arahan Mensos dan Wamensos disambut positif oleh Siti Aminah (34), pendamping PKH asal Desa Sidokaton, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang.
“Semoga dengan DTSEN, program bansos semakin tepat sasaran. Saya siap memenuhi target graduasi 10 KPM per tahun, insya Allah sanggup,” ujarnya.
Dengan sinergi dan kerja terpadu, upaya pemberantasan kemiskinan diharapkan dapat mencapai target yang ditetapkan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (hdl)
as a preferred source on Google
