Surabaya (beritajatim.id) – Usulan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membangun Kampung Haji Indonesia di Mekkah, Arab Saudi, memantik berbagai tanggapan dari kalangan akademisi dan pakar ekonomi.
Proyek ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan layanan haji bagi jemaah Indonesia yang jumlahnya merupakan yang terbesar di dunia. Namun, urgensi dan efektivitasnya masih menjadi perdebatan, khususnya dari sisi ekonomi dan pembiayaan.
Pakar Ekonomi Internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (UNAIR), Prof. Rossanto Dwi Handoyo, Ph.D, menilai bahwa investasi luar negeri di sektor non-komersial seperti layanan haji harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Ia menekankan karakter musiman dari layanan tersebut.
“Kalau kita investasi di luar negeri tapi hanya digunakan setahun sekali, ya itu lebih banyak pemborosannya,” ujarnya, Jumat (16/5/2025).
Menurutnya, meski jemaah haji asal Indonesia mencapai sekitar 220 ribu orang per tahun, fasilitas seperti hotel dalam konsep Kampung Haji hanya akan dimanfaatkan selama 1–2 bulan di musim haji.
Bisa Dioptimalkan untuk Umrah
Meski demikian, Prof. Rossanto tidak menutup kemungkinan bahwa infrastruktur tersebut juga dapat digunakan untuk jemaah umrah yang beroperasi sepanjang tahun.
“Kalau setelah musim haji kita sewakan untuk umrah, itu bisa jadi opsi menarik. Tapi lokasinya harus diperhatikan, maksimal 5 kilometer dari Masjidil Haram atau Nabawi agar tetap diminati,” jelasnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa harga tanah di sekitar dua masjid suci itu sangat mahal dan sebagian besar telah dikuasai jaringan hotel internasional.
Usulan Skema Pembiayaan Alternatif
Terkait pembiayaan proyek, Prof. Rossanto menyarankan agar pendanaan tidak sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mendorong keterlibatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) serta skema kerja sama seperti joint venture dengan BUMN untuk menciptakan proyek yang berkelanjutan dan efisien.
“Selama ini BPKH kan investasinya lewat sukuk atau instrumen syariah lain. Ini bisa diarahkan untuk pengelolaan proyek ini,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menekankan perlunya perencanaan dan kalkulasi bisnis yang matang sebelum realisasi pembangunan Kampung Haji dilakukan.
“Usulan ini memang mencerminkan ambisi diplomasi layanan publik internasional. Tapi jangan sampai menjadi beban fiskal jangka panjang. Harus ada pendekatan bisnis yang rasional, berbasis syariah, dan tepat sasaran,” pungkas Prof. Rossanto. (rio/ted)
as a preferred source on Google
