Surabaya (beritajatim.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong transformasi ekonomi digital dan pertumbuhan inklusif berkelanjutan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memaparkan berbagai strategi inovatif dalam acara virtual assessment BPKAD Award 2025 yang digelar langsung dari ruang kerjanya, Rabu (11/6/2025).
Salah satu fokus utama yang disampaikan Wali Kota Eri adalah upaya perlindungan masyarakat dari praktik pinjaman online (pinjol) ilegal dan rentenir.
Sebagai solusi, Pemkot menghadirkan program penyaluran kredit melalui Puspita PT BPR Surya Arta Utama, khususnya untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor padat karya.
“Kami edukasi masyarakat agar meminjam melalui jalur resmi seperti Puspita BPR. Ini menjadi upaya nyata agar mereka tidak terjerat pinjol dan bisa berkembang secara sehat,” ujar Wali Kota Eri.
Selain sebagai alternatif pembiayaan, program ini juga bertujuan mengedukasi masyarakat terkait jalur pendanaan legal dan membangun budaya keuangan yang lebih bijak.
Bangun Budaya Transaksi Digital Sejak Dini
Pemkot Surabaya juga aktif mempercepat transformasi ekonomi melalui pembayaran digital. Salah satu program andalan adalah KatePay, sistem pembayaran nontunai untuk pelajar SD dan SMP yang terintegrasi dengan Kartu Identitas Anak (KIA). KatePay digunakan di kantin sekolah dan moda transportasi umum.
“Pembayaran gaji dan layanan lainnya juga dilakukan secara langsung ke rekening. Ini untuk membiasakan masyarakat menggunakan sistem digital dan mengurangi ketergantungan pada uang tunai,” kata Eri.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Literasi Keuangan
Pemkot menggandeng berbagai pihak, seperti Pegadaian dan BPJS Ketenagakerjaan, untuk menghadirkan layanan keuangan inklusif. Program Tabungan Emas dan Jaminan Ketenagakerjaan berhasil menarik partisipasi besar masyarakat, dengan total dana mencapai Rp743 juta dan Rp8 miliar.
Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya literasi keuangan sebagai pondasi transformasi ekonomi digital. Program Padat Karya dijadikan wahana edukasi keuangan bagi masyarakat dan pelaku UMKM.
“Dengan digitalisasi dan edukasi akses keuangan, kita bisa mengidentifikasi titik lemah dan merumuskan kebijakan lebih efektif,” tegasnya.
Dorong UMKM Lewat e-Peken dan QRIS
Untuk mendukung UMKM lokal, Pemkot Surabaya juga mengembangkan aplikasi e-Peken, marketplace daring dengan harga bersaing yang aman dan terpercaya. Penggunaan QRIS juga terus disosialisasikan di sekolah, kantor pemerintahan, dan berbagai sektor layanan publik lainnya.
Ketua OJK Yunita Larasati memberikan apresiasi atas langkah Pemkot Surabaya dalam memperluas akses literasi keuangan. Ia menilai, penggunaan QRIS dan sosialisasi pembayaran nontunai di berbagai sektor sudah berjalan efektif.
“Kami bersama Pemkot aktif menyampaikan edukasi agar masyarakat bijak memilih layanan keuangan dan tidak mudah tergoda pinjol,” ujar Yunita.
Berbagai inisiatif ini terbukti berdampak signifikan. Berdasarkan data Pemkot Surabaya, angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 1,6% pada 2024, salah satunya berkat akselerasi program ekonomi digital dan kerja keras tim BPKAD.
Dengan program-program strategis yang mengedepankan perlindungan warga, literasi keuangan, dan digitalisasi layanan, Surabaya semakin mantap melangkah menuju kota cerdas (smart city) yang inklusif, aman, dan berdaya saing tinggi. (rio/ted)
as a preferred source on Google
