Surabaya (beritajatim.id) – Sektor pendidikan kembali menjadi perhatian dalam pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD, Jumat (15/8/2025). Prabowo menyebut tahun ini pemerintah akan mendistribusikan 288 ribu unit televisi pintar ke sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, program tersebut ditujukan agar anak-anak di pelosok dapat mengikuti pembelajaran secara virtual dari guru-guru terbaik di Indonesia.
Menanggapi hal itu, pakar sosiologi pendidikan Universitas Airlangga (Unair), Prof Dr Tuti Budirahayu Dra MSi, menilai inisiatif pemerintah memiliki potensi positif. Namun, ia mengingatkan pentingnya kajian menyeluruh agar manfaat jangka panjang benar-benar terasa.
“Kalau bicara dalam konteks kebaikan, ya saya rasa baik. Tapi kemanfaatannya itu yang harus dilihat. Apakah infrastruktur internet di desa sudah siap, apakah guru-guru sudah paham teknologi dengan baik, lalu bagaimana metode pembelajaran yang tepat dalam memanfaatkan perangkat itu,” ujar Prof Tuti.
Ia menekankan bahwa distribusi televisi pintar tidak boleh berhenti hanya sebagai proyek digitalisasi. Menurutnya, masalah utama pendidikan di Indonesia masih terletak pada minimnya literasi pengetahuan.
“Kalau itu sekadar alat bantu, tentu saja tidak menyelesaikan masalah. Yang perlu adalah bagaimana sumber daya manusianya dan bagaimana infrastruktur bisa bersinergi. Kalau tidak, kebijakan ini hanya jadi semacam reformasi kosmetik,” jelasnya.
Pentingnya Asesmen dan Literasi Digital
Prof Tuti menilai distribusi perangkat tanpa asesmen kebutuhan berisiko menimbulkan masalah baru, termasuk potensi penyimpangan. Ia juga menyoroti pentingnya literasi digital, sebab penggunaan teknologi saat ini masih banyak didominasi untuk hiburan.
“Jika media digital bisa berfungsi optimal untuk pembelajaran, maka manfaatnya bisa terasa nyata. Murid SD tentu berbeda kebutuhannya dengan SMP atau SMA. Jadi harus ada kajian mendalam sebelum membuat kebijakan,” tambahnya.
Selain itu, Prof Tuti menyarankan agar pemerintah tidak berjalan sendiri, melainkan menggandeng lembaga yang sudah berpengalaman dalam pendidikan berbasis jaringan. Menurutnya, praktik terbaik yang sudah ada bisa dijadikan acuan untuk dikembangkan lebih lanjut.
Ke depan, ia berharap program televisi pintar ini disertai cetak biru yang jelas agar benar-benar mampu mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia.
“Perlu ada kerangka kerja yang jelas, mulai dari pemenuhan sarana prasarana, pengembangan kurikulum, hingga integrasi dengan model pendidikan lain. Dengan begitu, cita-cita menghadirkan pendidikan berkualitas untuk seluruh anak bangsa bisa tercapai,” pungkasnya. (rio)
as a preferred source on Google
