Jakarta. (beritajatim.id) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) yang masih menghadapi tingkat inflasi tinggi untuk memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
Koordinasi ini, menurut Mendagri, sangat penting guna mencari penyebab inflasi yang melonjak serta menentukan langkah-langkah pengendaliannya.
Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang juga mencakup evaluasi dukungan Pemda dalam program 3 Juta Rumah, yang dilaksanakan secara hybrid pada Selasa (23/9/2025) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Mendagri menjelaskan bahwa inflasi nasional saat ini terbilang terkendali pada angka 2,31 persen secara tahunan (year on year) per Agustus 2025. Capaian ini, menurutnya, sudah mendekati target ideal pemerintah, yang berusaha mempertahankan inflasi pada kisaran 2,5 persen dengan fluktuasi minus 1 persen.
“Angka inflasi ini merupakan angka yang sangat bagus karena keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen bisa terjaga,” jelas Mendagri.
Namun, Tito Karnavian juga mengingatkan bahwa beberapa daerah mengalami inflasi yang lebih tinggi, yakni di atas 3,5 persen. Daerah-daerah yang tercatat mengalami lonjakan inflasi cukup tinggi antara lain Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Pegunungan, Aceh, Riau, dan Sulawesi Barat.
Untuk itu, Mendagri meminta kepala daerah agar lebih intensif melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, Bulog, Bank Indonesia, serta asosiasi pengusaha seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Tito menekankan bahwa faktor penyebab inflasi yang tinggi bisa bervariasi, mulai dari terbatasnya pasokan bahan pangan, kenaikan harga yang diatur pemerintah seperti tarif air minum, hingga masalah distribusi yang disebabkan oleh cuaca buruk atau kendala logistik.
Selain itu, praktik penimbunan barang oleh oknum tertentu juga harus diwaspadai. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh di tingkat daerah menjadi penting untuk menemukan akar permasalahannya.
Salah satu komoditas yang turut dibahas dalam rapat ini adalah harga bawang merah. Mendagri mengungkapkan bahwa harga bawang merah mengalami penurunan signifikan pada minggu ketiga September 2025.
Dari 309 kabupaten/kota yang sebelumnya mengalami kenaikan harga bawang merah pada Agustus 2025, kini hanya tersisa 31 daerah yang mencatatkan kenaikan harga. Sementara itu, 303 kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan harga bawang merah. Mendagri berpendapat bahwa penurunan ini bisa disebabkan oleh pemerataan distribusi yang lebih baik atau berkurangnya konsumsi.
Selain bawang merah, harga beras juga menjadi perhatian utama. Mendagri menyebutkan bahwa operasi pasar yang digelar oleh pemerintah bersama Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) berhasil menekan lonjakan harga beras di banyak daerah.
Pada minggu keempat Agustus 2025, harga beras naik di 214 daerah, namun pada minggu ketiga September 2025, angka ini berkurang menjadi hanya 106 daerah yang mencatatkan kenaikan harga beras. Sebaliknya, sejumlah daerah mengalami penurunan harga beras.
Namun, Mendagri juga mengingatkan adanya sejumlah komoditas yang masih perlu diawasi karena tren harga yang terus meningkat, seperti cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Kenaikan harga komoditas-komoditas ini berpotensi memberikan tekanan lebih lanjut terhadap daya beli masyarakat.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah narasumber, di antaranya Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) Imran, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden Edy Priyono. Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh berbagai pejabat dari kementerian dan lembaga terkait serta jajaran Pemda dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di seluruh Indonesia.
Pemerintah berharap dengan adanya koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah, BPS, Bulog, dan Bank Indonesia, inflasi dapat lebih terkendali dan dampak negatifnya terhadap masyarakat dapat diminimalisir. (hen)
as a preferred source on Google
