New York (beritajatim.id) – Dalam pidatonya di hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodríguez Parilla, menyampaikan kecaman keras terhadap ketimpangan global dan seruan mendesak untuk mereformasi tatanan dunia yang dinilainya tidak lagi relevan dengan realitas masa kini.
“Tatanan dunia saat ini mencerminkan masa lalu, ketika sebagian besar negara berkembang bahkan belum merdeka,” tegas Parilla dari mimbar PBB.
Solidaritas untuk Palestina dan Kritik terhadap Israel
Parilla membuka pernyataannya dengan menyampaikan solidaritas penuh terhadap Palestina, dan mengecam keras tindakan Israel, yang ia sebut sebagai “pembersihan etnis dan pemusnahan genosidal” terhadap rakyat Palestina.
Ia juga menyoroti kegagalan komunitas internasional dalam memberikan tanggapan yang efektif terhadap konflik tersebut, dan menilai bahwa dominasi kekuatan tertentu di panggung dunia telah melumpuhkan peran multilateralisme sejati.
Reformasi PBB dan Tatanan Global Baru
Menlu Kuba menyampaikan dukungan atas inisiatif reformasi UN80 yang digagas Sekjen PBB, namun menekankan pentingnya mempertahankan sifat antar-pemerintah PBB dan memperkuat partisipasi negara berkembang dalam pengambilan kebijakan global.
“Kami menyerukan tatanan internasional baru yang menjamin hak atas pembangunan, kesetaraan kedaulatan, partisipasi sejajar, dan representasi negara-negara Selatan,” ujar Parilla.
Kecaman terhadap Doktrin “Peace Through Strength”
Ia juga menolak doktrin “peace through strength” yang menurutnya merupakan upaya untuk “memaksakan kehendak sepihak imperialisme AS” kepada komunitas global.
Parilla menilai pendekatan ini bertentangan dengan prinsip dasar pendirian PBB dan hanya memperkuat dominasi politik serta ekonomi oleh segelintir negara.
Blokade Ekonomi AS atas Kuba
Dalam pernyataan yang tajam, Parilla kembali menuntut diakhirinya blokade ekonomi oleh Amerika Serikat yang telah berlangsung lebih dari enam dekade. Ia menyebut blokade tersebut sebagai bentuk “perang ekonomi” yang bertujuan melemahkan kesejahteraan rakyat Kuba.
“Kuba menghadapi pemadaman listrik yang berkepanjangan, krisis pangan dan obat-obatan, inflasi tinggi, serta layanan publik yang terhambat,” jelasnya.
Ia juga memperingatkan adanya potensi konflik militer di kawasan Karibia, terkait dengan kehadiran militer AS yang menurutnya merupakan “dalih untuk intervensi” atas nama pemberantasan narkoba dan kejahatan.
Peringatan Krisis Iklim dan Kapitalisme Global
Parilla memperingatkan bahwa dunia berada di ambang batas suhu 1,5 derajat Celsius yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris, dan menyalahkan pola konsumsi kapitalisme global sebagai penyebab utamanya.
“Jika pola produksi dan konsumsi tidak berubah secara mendasar, kita akan melampaui batas itu sebelum 2030,” tegasnya.
Kritik terhadap Dominasi Teknologi dan Algoritma
Menteri Luar Negeri Kuba juga menyinggung kekuatan segelintir korporasi teknologi global yang menguasai konten informasi melalui apa yang disebutnya sebagai “diktator algoritma.”
Ia menyerukan kepada PBB untuk menetapkan standar global penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) yang inklusif dan berkeadilan.
“Kita memerlukan sistem yang menjamin teknologi dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh umat manusia, bukan hanya untuk kepentingan segelintir korporasi,” pungkasnya. (hdl)
as a preferred source on Google
