Jakarta (beritajatim.id) – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendorong pemerintah segera memfinalisasi dan mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikannya menanggapi kepastian bahwa draf Perpres tersebut telah memasuki tahap finalisasi.
Dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria, Selasa (28/10/2025), Netty menegaskan bahwa kehadiran Perpres MBG sangat krusial untuk menjadi dasar hukum yang memperkuat regulasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program di seluruh tanah air.
“Perpres MBG akan menjadi pijakan hukum penting agar pelaksanaan program lebih tertib, transparan, dan menjamin makanan yang dibagikan benar-benar aman, bergizi, serta memenuhi standar kesehatan,” ujar Netty.
Proses Finalisasi Menuju Penyelesaian
Sejauh ini, Perpres Tata Kelola MBG belum juga ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mengungkapkan bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh proses penyesuaian berulang terhadap dinamika lapangan dan upaya peningkatan standar keamanan pangan.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, telah memastikan bahwa proses penyusunan Perpres tersebut hampir rampung. Pemerintah menyatakan tidak ingin terburu-buru agar hasilnya matang dan komprehensif.
Pentingnya Acuan yang Jelas dan Adaptif
Netty menyambut baik kepastian ini dan berharap proses finalisasi segera diselesaikan. Ia menekankan pentingnya sosialisasi yang masif setelah Perpres ditetapkan.
“Kami mendorong agar Perpres ini segera disosialisasikan sehingga pelaksanaan program di daerah memiliki acuan yang jelas dan seragam. Hal ini penting agar tujuan besar pemerintah dalam meningkatkan gizi anak dapat tercapai,” tegas politisi Fraksi PKS tersebut.
Netty juga menyoroti perlunya Perpres memuat ketentuan teknis yang detail, seperti waktu produksi makanan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, aturan semacam ini merupakan upaya untuk menjaga mutu, kebersihan, dan kesegaran makanan yang diterima oleh anak-anak.
Meski membutuhkan standar yang jelas, Netty mengingatkan agar kebijakan tetap memberikan ruang bagi adaptasi di daerah.
“Kita memahami setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan berbeda. Karena itu, penting agar pelaksanaan kebijakan nanti memberi ruang adaptasi, agar berjalan efisien dan sesuai kebutuhan di lapangan,” sebutnya.
Perlindungan untuk Garda Terdepan dan Kolaborasi
Netty juga mengangkat isu kesejahteraan para petugas dapur yang menjadi ujung tombak program MBG. Ia menekankan pentingnya menjamin keselamatan dan kesehatan kerja para tenaga ini.
“Para petugas dapur adalah garda terdepan penyedia gizi anak-anak kita. Mereka juga perlu mendapatkan dukungan kesehatan kerja dan lingkungan kerja yang aman,” tegas Legislator dapil Jabar Barat VIII itu.
Lebih lanjut, Netty mendorong kolaborasi yang kuat dari semua pihak untuk memastikan keberhasilan program strategis ini. Pemerintah diminta memperkuat pendampingan teknis, fasilitas, dan pengawasan terpadu dengan melibatkan BPOM, Dinas Kesehatan, BGN, serta masyarakat.
“Kunci keberhasilan program ini adalah kolaborasi. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat perlu bergandengan tangan agar pelaksanaannya benar-benar memberi manfaat bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak Indonesia,” pungkasnya. (ted)
as a preferred source on Google
