Jakarta (beritajatim.id) — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan pentingnya langkah pemulihan menyeluruh bagi para pekerja migran Indonesia korban penipuan daring di Kamboja.
Ia menilai, perlindungan pekerja migran tidak berhenti pada tahap evakuasi, tetapi harus berlanjut hingga pemulihan dan reintegrasi sosial di tanah air.
“Pemerintah perlu memastikan pemulihan fisik, mental, dan sosial bagi para korban begitu mereka tiba di Indonesia, serta membuka akses ke pelatihan kerja dan program pemberdayaan ekonomi lokal,” ujar Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (30/10/2025).
Perlindungan Pekerja Migran Harus Dibarengi Solusi Ekonomi
Puan menekankan bahwa proses reintegrasi sosial para korban tidak cukup hanya dengan pemulihan jangka pendek. Pemerintah, kata dia, harus memastikan korban memiliki akses terhadap lapangan kerja baru yang aman dan berkelanjutan.
“Kita tidak boleh membiarkan mereka kembali ke situasi yang sama tanpa arah. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata: program pelatihan, akses modal, dan penempatan kerja domestik yang menjamin kesejahteraan mereka,” tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Akar Masalah: Minimnya Lapangan Kerja Produktif di Dalam Negeri
Menurut Puan, maraknya kasus pekerja migran non-prosedural tidak bisa dilepaskan dari terbatasnya peluang kerja produktif di Indonesia. Kondisi ini mendorong banyak warga mencari peruntungan di luar negeri meski berisiko tinggi menjadi korban penipuan atau eksploitasi.
“Selama lapangan pekerjaan di dalam negeri belum cukup tersedia dan tidak memberikan rasa aman serta penghasilan yang layak, masyarakat kita akan terus mencari peluang di luar negeri meskipun risikonya tinggi,” jelasnya.
“Karena itu, kebijakan tenaga kerja harus dirancang sebagai bagian integral dari strategi kesejahteraan nasional.”
Puan mendorong pemerintah agar berfokus pada penciptaan lapangan kerja baru di sektor padat karya, ekonomi kreatif, dan industri digital, sehingga masyarakat memiliki alternatif pekerjaan yang layak tanpa harus meninggalkan tanah air.
DPR Siap Awasi dan Dorong Diplomasi Perlindungan Migran
Dalam pernyataannya, Puan juga memastikan DPR RI akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah, khususnya dalam menindak jaringan perekrut ilegal yang kerap menjerat masyarakat dengan janji pekerjaan palsu di luar negeri.
Selain itu, DPR akan mendorong perluasan diplomasi perlindungan pekerja migran, terutama melalui kerja sama bilateral dan multilateral di kawasan Asia Tenggara.
“Negara tidak boleh kalah dari sindikat yang memanfaatkan kesulitan ekonomi rakyat. Kita harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan yang aman, bermartabat, dan memberi harapan,” tegas Puan.
“Tugas negara adalah menciptakan ekosistem kerja yang melindungi, bukan mengeksploitasi,” imbuhnya.
Kasus penipuan daring terhadap pekerja migran Indonesia di Kamboja menjadi pengingat bahwa perlindungan tenaga kerja harus mencakup seluruh siklus migrasi — mulai dari pencegahan, penegakan hukum, hingga pemulihan dan pemberdayaan ekonomi.
Seruan Puan Maharani ini diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah dalam membangun sistem perlindungan pekerja migran yang lebih manusiawi, terintegrasi, dan berkeadilan sosial. (hen)
as a preferred source on Google
