Surabaya (beritajatim.id) – Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Timur untuk memantau langsung upaya pengendalian inflasi daerah pada Masa Sidang II Tahun 2025–2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI guna memastikan stabilitas harga dan kondisi ekonomi daerah tetap terjaga.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan bahwa agenda tersebut bertujuan menggali persoalan riil terkait inflasi serta memperoleh penjelasan mendalam mengenai langkah yang ditempuh Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter.
Pentingnya Pemantauan Langsung
Dalam sambutannya, Misbakhun menegaskan bahwa pemantauan di lapangan menjadi penting untuk memahami dinamika harga dan tantangan pengendalian inflasi di daerah. Komisi XI, menurutnya, membutuhkan informasi faktual sebagai dasar evaluasi dan rekomendasi kebijakan.
Agenda kunjungan diawali dengan paparan Bank Indonesia mengenai perkembangan inflasi Jawa Timur, pergerakan harga pangan, serta sejumlah strategi pengendalian yang dikolaborasikan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sesi tersebut kemudian dilanjutkan dengan pendalaman dan diskusi bersama para pemangku kepentingan.
Misbakhun berharap seluruh hasil pembahasan dapat memperkuat kebijakan pengendalian inflasi secara nasional. Ia juga menyampaikan apresiasi dan permohonan maaf atas segala kekurangan selama pelaksanaan kunjungan kerja.
Bank Indonesia dan TPID Paparkan Kondisi Inflasi Daerah
Sejumlah pejabat turut menghadiri kegiatan ini, antara lain Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman, Kepala Perwakilan BI Jawa Timur Ibrahim, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, serta Direktur Departemen Regional BI Bayu Martanto.
Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hadir Plt. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, Aftabuddin Rijaluzzaman, mewakili TPID Jawa Timur. Para peserta memaparkan kondisi terkini inflasi regional serta upaya stabilisasi harga pangan yang menjadi faktor utama pergerakan inflasi daerah.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum untuk merumuskan langkah lebih strategis dalam pengendalian inflasi. Komisi XI DPR RI menilai sinergi antara pemerintah daerah, TPID, dan Bank Indonesia menjadi kunci menjaga stabilitas harga—khususnya di tengah dinamika ekonomi nasional dan global yang masih penuh ketidakpastian.
Dengan hasil evaluasi tersebut, Komisi XI menargetkan penguatan kebijakan dan koordinasi lintas lembaga agar pengendalian inflasi nasional semakin efektif dan berkelanjutan.
as a preferred source on Google
