Jakarta (beritajatim.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan sebagai provinsi dengan Penyerapan Tenaga Kerja Fiskal Tinggi dalam ajang Malam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025 yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (1/12/2025). Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, sebelum diterima oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Ajang apresiasi ini diselenggarakan oleh Tempo Media Group bersama Kementerian Dalam Negeri RI sebagai bentuk penghargaan terhadap pemerintah daerah yang mampu memperluas kesempatan kerja secara efektif.
Capaian Jatim dalam Menekan Pengangguran
Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kemampuan Jawa Timur dalam menciptakan lapangan kerja baru. Penilaian kategori ini berfokus pada perubahan tingkat kesempatan kerja, yang dianggap menunjukkan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) provinsi tersebut pada November 2025 berada di angka 3,88 persen. Angka itu tercatat turun 0,31 persen poin dibandingkan periode sebelumnya yang berada di 4,19 persen.
Jumlah angkatan kerja Jawa Timur pada Agustus 2025 mencapai 24,76 juta orang, atau meningkat sekitar 282 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik menjadi 73,98 persen, meningkat 0,53 persen poin dari periode yang sama pada 2024.
Sementara itu, jumlah penduduk bekerja mencapai 23,80 juta orang, bertambah hampir 440 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi lapangan usaha dengan peningkatan terbesar, mencatat tambahan lebih dari 285 ribu pekerja.
Khofifah menyebut bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh dinas, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan yang berkolaborasi dalam penguatan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja.
Penilaian yang Dinilai Adil dan Proporsional
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menilai sistem pembagian kategori dalam penilaian—berdasarkan fiskal rendah, sedang, dan tinggi—mampu memberikan ruang kompetisi yang lebih adil di antara daerah. Menurutnya, setiap daerah dinilai sesuai kapasitas fiskalnya sehingga peluang untuk meraih penghargaan menjadi proporsional.
Ia juga menilai bahwa para penerima penghargaan memang menunjukkan kinerja yang layak diapresiasi berdasarkan pemantauan di lapangan.
Tito berharap semakin banyak daerah lain yang mampu menyusul capaian serupa, sehingga peningkatan kualitas pemerintahan daerah dapat mendorong percepatan pembangunan nasional secara lebih merata. (rio)
as a preferred source on Google
