Surabaya (beritajatim.id) – Kemandirian perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional di tengah dinamika ekonomi global. Isu tersebut mengemuka dalam Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik (MSA) PTN-BH yang digelar di Gedung Airlangga Convention Center (ACC), Universitas Airlangga (UNAIR) Kampus MERR-C, Surabaya, Jumat (6/2/2026).
Forum strategis ini dihadiri pimpinan dan anggota senat akademik PTN-BH dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Sidang menjadi ruang konsolidasi untuk merumuskan arah kebijakan pendidikan tinggi agar tetap relevan, adaptif, dan berdaya saing di tingkat global.
Salah satu pembicara utama dalam sidang tersebut adalah Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Dr (HC) Drs H Muhammad Jusuf Kalla. Dalam pemaparannya, Jusuf Kalla mengulas keterkaitan erat antara kondisi ekonomi makro dengan perkembangan pendidikan tinggi serta pembentukan sumber daya manusia (SDM) unggul.
Menurut Jusuf Kalla, stabilitas ekonomi nasional menjadi fondasi penting bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan riset, inovasi, dan kualitas lulusan. Tanpa dukungan ekonomi yang kuat, institusi pendidikan tinggi akan menghadapi keterbatasan dalam pembiayaan, penguatan infrastruktur akademik, hingga peningkatan daya saing global.
Ia menilai, hubungan antara ekonomi dan pendidikan bersifat timbal balik. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi yang stabil membuka ruang investasi lebih besar di sektor pendidikan dan riset. Di sisi lain, pendidikan tinggi yang berkualitas akan menghasilkan SDM unggul yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Jusuf Kalla menekankan pentingnya kemandirian PTN-BH dalam merespons perubahan global. Perguruan tinggi dituntut mampu membaca arah perkembangan ekonomi dunia, transformasi teknologi, serta kebutuhan industri yang terus bergerak cepat. Adaptasi tersebut perlu tercermin dalam kurikulum, arah riset, dan inovasi yang dikembangkan kampus.
Dalam konteks itu, kebijakan ekonomi nasional yang berpihak pada penguatan pendidikan tinggi dipandang sebagai investasi jangka panjang. Pembangunan SDM, menurutnya, tidak dapat dilepaskan dari perencanaan ekonomi yang terarah, konsisten, dan berkelanjutan.
Sidang Paripurna MSA PTN-BH ini tidak hanya menjadi ajang diskusi kebijakan, tetapi juga momentum refleksi peran strategis perguruan tinggi dalam pembangunan bangsa. Melalui pertukaran gagasan para pakar dan profesor, forum tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara kebijakan ekonomi dan pendidikan tinggi.
Ke depan, sinergi tersebut dinilai krusial untuk mewujudkan ekosistem pendidikan tinggi yang mandiri, inovatif, dan mampu melahirkan SDM Indonesia yang unggul, kompetitif, serta siap bersaing di tingkat global. (rio)
as a preferred source on Google
