Jakarta (beritajatim.id) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup diukur dari tingginya realisasi belanja, tetapi harus dilihat dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan fondasi ekonomi nasional.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, saat membacakan Pandangan Fraksi PKS terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (7/7/2026).
Menurut Anis Byarwati, APBN harus benar-benar menerapkan pendekatan result-oriented atau berorientasi pada hasil. Dengan demikian, indikator keberhasilan tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup dan pelayanan publik.
Fraksi PKS menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap pelaksanaan APBN 2025. Salah satu perhatian utama adalah kualitas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,11 persen. Meski menunjukkan pertumbuhan positif, angka tersebut dinilai perlu diikuti dengan peningkatan kualitas agar mampu menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperkuat pemerataan kesejahteraan.
Di sisi penerimaan negara, Fraksi PKS menyoroti realisasi pendapatan yang mencapai Rp2.765 triliun atau 92,01 persen dari target. Nilai tersebut tercatat mengalami penurunan sekitar 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, rasio pajak (tax ratio) yang hanya mencapai 9,31 persen masih berada di bawah target sebesar 10,45 persen.
Anis Byarwati menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan reformasi perpajakan, baik dari sisi tata kelola maupun administrasi. Pemerintah juga didorong memperluas basis pajak, meningkatkan integritas sistem perpajakan, serta mengoptimalkan efektivitas penerimaan negara agar ruang fiskal menjadi lebih sehat dan berkelanjutan.
Fraksi PKS juga memberikan perhatian terhadap kesinambungan fiskal nasional. Realisasi defisit APBN Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp670,34 triliun atau setara 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dibandingkan target awal sebesar 2,53 persen.
Selain itu, defisit keseimbangan primer tercatat mencapai Rp155,94 triliun, jauh melampaui target Rp63,33 triliun. Menurut Anis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara belum mampu menutup belanja pemerintah di luar pembayaran bunga utang sehingga menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk menjaga keberlanjutan fiskal pada tahun-tahun mendatang.
Dari sisi belanja negara yang terealisasi sebesar Rp3.435 triliun, Fraksi PKS menilai efektivitas penggunaan anggaran harus semakin ditingkatkan agar benar-benar mampu menurunkan angka kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Fraksi PKS memberikan apresiasi terhadap realisasi anggaran bantuan sosial yang mencapai 131,10 persen sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, fraksi juga menyoroti realisasi anggaran pendidikan yang baru mencapai Rp656 triliun atau sekitar 19,11 persen dari total belanja negara.
Anis Byarwati mengingatkan bahwa Undang-Undang Dasar mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Pemenuhan amanat konstitusi tersebut dinilai penting sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Selain itu, Fraksi PKS menyampaikan keprihatinan atas menurunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah diminta memastikan penyesuaian anggaran tersebut tidak mengurangi kualitas pelayanan publik di daerah, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Fraksi PKS juga mendorong pemerintah memperkuat mitigasi terhadap berbagai risiko fiskal, termasuk potensi kewajiban kontinjensi yang berasal dari jaminan utang badan usaha milik negara (BUMN) maupun berbagai program jaminan sosial yang dikelola pemerintah.
Menutup pandangan fraksinya, Anis Byarwati menegaskan bahwa seluruh catatan yang disampaikan merupakan bagian dari komitmen Fraksi PKS dalam mendorong tata kelola APBN yang lebih sehat, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Fraksi PKS berharap evaluasi terhadap pelaksanaan APBN 2025 dapat menjadi dasar perbaikan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran negara sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. (hdl)
as a preferred source on Google
