Jakarta (beritajatim.id) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako telah mencapai Rp20,26 triliun hingga 9 Juli 2025. Dana tersebut telah diterima oleh 18,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) atau setara 97,22 persen dari total target 18,8 juta KPM.
“Bansos sembako kini disalurkan dalam bentuk uang tunai. Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan,” ujar Sri Mulyani melalui unggahan di akun Instagram resminya @smindrawati, Kamis (17/7).
Ia menekankan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap kebutuhan dasar yang layak, termasuk gizi dan pangan.
“Bansos ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan nutrisi, seperti beras, daging, buah, dan sayuran,” tambahnya.
Penyaluran bansos sembako dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan kepada Kementerian Sosial, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai referensi penerima.
Bukan Sekadar Bantuan, Tapi Komitmen APBN
Sri Mulyani menegaskan bahwa program bansos bukan hanya soal distribusi dana, tetapi juga bagian dari komitmen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat.
“Semoga bansos ini memberikan banyak manfaat bagi penerima dan membawa dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata dia.
Belanja Bansos Masih Di Bawah Target
Hingga 31 Mei 2025, realisasi belanja bantuan sosial nasional mencapai Rp48,8 triliun, atau 32,6 persen dari target APBN 2025. Angka tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mencapai Rp70,5 triliun atau 46,3 persen dari target.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa perlambatan realisasi ini disebabkan oleh jadwal triwulanan penyaluran bansos, dan data yang masih dalam proses sinkronisasi dengan DTSEN.
“Sisa penyaluran bansos, baik Kartu Sembako maupun Program Keluarga Harapan (PKH) untuk triwulan II-2025 akan diselesaikan di bulan Juni. Karena itu, belum terekam dalam data Mei,” jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025 di Jakarta, Selasa (17/6).
Pemerintah optimistis bahwa realisasi bansos akan meningkat signifikan pada semester kedua 2025, seiring dengan percepatan sinkronisasi data dan penyaluran oleh Kementerian Sosial. (ted)
as a preferred source on Google
