Surabaya (beritajatim.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan kehormatan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, di Gedung Negara Grahadi, Jumat (27/2/2026). Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut komunikasi strategis kedua daerah, termasuk misi dagang perdana Jawa Timur ke Maluku Utara yang sebelumnya ditandai penandatanganan nota kesepahaman antarperangkat daerah.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan bahwa hubungan kedua provinsi kini memasuki tahap implementasi konkret. Selain mempererat hubungan antardaerah, pertemuan ini dimanfaatkan untuk berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan pemerintahan serta penguatan ekonomi regional.
Sejumlah pejabat turut mendampingi kedua gubernur, mulai dari Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, hingga jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan keseriusan kedua belah pihak dalam mempercepat realisasi kerja sama.
Bahas SPBE, BUMD, dan Manajemen ASN
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, antara lain penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kerja sama perdagangan, serta inovasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem perjanjian kinerja.
Jawa Timur dikenal memiliki capaian tinggi dalam implementasi SPBE dengan indeks 4,7. Sementara Maluku Utara berada di angka 3,6. Perbedaan capaian ini menjadi ruang pembelajaran, khususnya dalam integrasi layanan digital, transparansi kinerja, dan penguatan kapasitas aparatur berbasis sistem yang terukur.
Selain digitalisasi pemerintahan, tata kelola BUMD juga menjadi perhatian bersama. Kedua provinsi sepakat bahwa perusahaan daerah harus dikelola secara profesional dan akuntabel agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus kontributor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketidakseimbangan Logistik dan Optimalisasi Tol Laut
Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah ketidakseimbangan arus logistik antarpulau. Selama ini, sebagian besar bahan pangan dan kebutuhan pokok Maluku Utara dipasok dari Jawa Timur. Namun, kapal yang kembali dari Maluku Utara kerap tidak terisi optimal.
Menurut Khofifah, kondisi tersebut berdampak pada tingginya biaya logistik yang kemudian memengaruhi stabilitas harga dan inflasi daerah. Karena itu, kedua provinsi mencari solusi agar distribusi barang lebih seimbang, termasuk melalui optimalisasi program Tol Laut dan penguatan jejaring perdagangan.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong produk unggulan Maluku Utara mengisi muatan balik menuju Jawa Timur. Dengan demikian, tercipta efisiensi biaya distribusi serta rantai pasok yang lebih adil dan berkelanjutan.
Arah Kerja Sama Jatim–Maluku Utara ke Depan
Sherly Tjoanda Laos menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam berbagi pengalaman tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Ia menilai kunjungan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi membawa misi pembelajaran sekaligus penguatan implementasi kerja sama.
Ke depan, kolaborasi Jatim–Maluku Utara akan diperluas ke sektor pertanian, pengembangan komoditas unggulan, peningkatan kapasitas ASN, hingga penguatan jaringan perdagangan antarpulau.
Sinergi ini mempertemukan dua karakter daerah yang saling melengkapi: Jawa Timur sebagai pusat distribusi dan industri di kawasan timur Indonesia, serta Maluku Utara dengan potensi sumber daya alam dan komoditas strategisnya. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem logistik yang lebih efisien, menekan inflasi, serta memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi. (ris)
as a preferred source on Google
