Jakarta (beritajatim.id) – Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyusun asumsi APBN 2025 untuk menjawab tantangan setahun ke depan. Banggar berharap ini menjadi persembahan terakhir bagi periode 2019-2025, mempersiapkan pemerintahan mendatang serta menjawab kebutuhan Presiden terpilih, Jenderal (Purn) Prabowo Subianto.
Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah, mengungkapkan bahwa fokus APBN 2025 adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal jangka pendek. Strategi ini mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Fokus Utama: Pendidikan dan Kesehatan
Dalam aspek pendidikan, Said menjelaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan dengan program renovasi sekolah, peningkatan gizi anak, dan penguatan sekolah unggulan.
Untuk sektor kesehatan, pembangunan rumah sakit berkualitas dan pemeriksaan kesehatan gratis akan menjadi fokus utama, termasuk akselerasi penurunan angka stunting.
“Kualitas gizi yang buruk dan tingginya angka stunting harus segera diselesaikan agar tidak menjadi dosa kolektif kita,” tegas Said.
Pengentasan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi
Selain itu, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas melalui program perlindungan sosial, penyediaan rumah layak huni, dan program Desa Mandiri. Said menambahkan, “Hilirisasi industri, peningkatan investasi berorientasi ekspor, dan transformasi ekonomi hijau akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.”
Target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dipatok sebesar 5,2 persen, lebih tinggi dari proyeksi lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Said juga berharap Indonesia dapat keluar dari “jebakan pertumbuhan ekonomi 5 persen” yang menghantui dalam dekade terakhir.
Menghadapi Tantangan Nilai Tukar dan Inflasi
Terkait nilai tukar rupiah, pemerintah mengusulkan kurs Rp16.100 per USD, namun Banggar mendorong kurs yang lebih rendah di Rp15.900 per USD. Said juga menyoroti dampak suku bunga tinggi terhadap perekonomian nasional.
“Suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7 persen perlu diwaspadai karena dapat mendistorsi pasar keuangan dan memengaruhi sektor riil,” tambahnya.
Meskipun Indonesia berhasil menormalkan inflasi, deflasi yang dialami selama empat bulan berturut-turut sejak Mei 2024 menjadi perhatian karena mengindikasikan penurunan daya beli masyarakat.
Dukungan Terhadap SDM dan Program Pemerintahan Baru
Banggar juga mendukung komitmen pemerintah mengalokasikan minimal 20 persen APBN, atau Rp724,26 triliun, untuk pendidikan. Anggaran ini diharapkan dapat menopang program-program strategis pemerintahan baru, seperti pembangunan sekolah unggulan terintegrasi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga akan dilaksanakan, memberikan makanan bergizi dan susu gratis di sekolah serta bantuan gizi untuk anak balita, ibu hamil, dan menyusui. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM Indonesia di masa depan.
Banggar DPR bersama pemerintah berharap APBN 2025 menjadi jembatan transisi yang memudahkan Presiden terpilih menjalankan program-program strategisnya. (hdl)
as a preferred source on Google
