Jakarta (beritajatim.id) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meningkatkan dukungan penanganan darurat atas bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Upaya ini dilakukan menyusul penetapan status tanggap darurat oleh Pemerintah Aceh selama 14 hari, terhitung 28 November hingga 11 Desember 2025.
Melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Kementerian PU menambah pengerahan alat berat untuk mempercepat pemulihan akses masyarakat di titik-titik yang terdampak. Langkah tersebut sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penanganan bencana secara cepat, tepat, dan menyeluruh.
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa seluruh jajaran teknis telah bergerak sejak laporan awal bencana diterima. Ia menegaskan bahwa prioritas kementerian mencakup upaya menjaga konektivitas, mengamankan lokasi terdampak, serta memastikan keselamatan warga.
BPJN Aceh telah mengerahkan 31 unit alat berat yang tersebar di tiga wilayah kerja. Pada wilayah Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) I, peralatan yang diturunkan meliputi dua unit loader, empat unit excavator, satu trado, serta sepuluh dump truck. PJN II menurunkan tiga loader dan satu backhoe loader, sedangkan PJN III mengoperasikan tiga loader, tiga dump truck, satu excavator, satu grader, satu crane, dan satu mobil pick up.
Berdasarkan koordinasi terbaru dengan BPBD kabupaten, Kementerian PU menerima sejumlah usulan tambahan peralatan, termasuk satu unit alat berat yang dijadwalkan dikerahkan ke Aceh Tenggara pada Jumat (28/11/2025) untuk pembersihan lumpur dan sampah. BWS Sumatera I telah memobilisasi dua unit alat berat ke Kabupaten Pidie Jaya, sementara penentuan titik lanjutan penanganan masih menunggu arahan dari BPBD setempat.
Permintaan dukungan dari Dinas PU Aceh Barat juga direspons dengan rencana pengiriman satu unit alat berat tambahan melalui mitra kerja terdekat guna mempercepat penanganan banjir di wilayah tersebut.
Kepala BPJN Aceh Heri Yugiantoro menekankan bahwa perbaikan darurat dilakukan secepat mungkin agar akses jalan dan jembatan dapat segera pulih, terutama jalur utama yang penting bagi mobilitas warga dan distribusi logistik. Tim BPJN Aceh dan BWS Sumatera I yang telah berada di lokasi fokus pada pembersihan material longsoran, normalisasi drainase, penanganan titik rawan, serta memastikan kelancaran arus lalu lintas.
Kementerian PU menyatakan akan terus memantau kondisi di lapangan dan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Aceh, BPBD, BNPB, serta instansi terkait lainnya untuk memastikan penanganan darurat berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat. (ted)
as a preferred source on Google
