Surabaya (beritajatim.id) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi meluncurkan program Pendampingan dan Layanan Terintegrasi bagi Keluarga Aparatur Sipil Negara (PELITA ASN) pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 di Graha Menur, RSD Prof. dr. Moeljono Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Senin (29/6).
Peluncuran program ini menjadi salah satu langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat ketahanan keluarga aparatur sipil negara melalui layanan pendampingan, konsultasi, dan penanganan persoalan rumah tangga secara terpadu. Pemerintah menilai keluarga yang harmonis menjadi fondasi penting dalam mendukung profesionalisme ASN sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, PELITA ASN dirancang sebagai layanan preventif yang memberikan ruang konsultasi bagi aparatur sipil negara ketika menghadapi persoalan keluarga. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mencegah konflik berkembang menjadi persoalan yang lebih serius, termasuk berujung pada perceraian.
Menurut Khofifah, selama ini masih ditemukan tingginya angka perceraian di kalangan ASN sehingga diperlukan sistem pendampingan yang lebih komprehensif. Karena itu, pemerintah daerah memilih menghadirkan mekanisme konsultasi sejak dini agar berbagai persoalan rumah tangga dapat diidentifikasi dan diselesaikan melalui pendekatan yang lebih solutif.
Ia menambahkan, program PELITA ASN merupakan implementasi semangat ibda’ binafsik, yakni memulai perubahan dari lingkungan pemerintahan sendiri sebelum menjadi contoh bagi masyarakat luas. Ke depan, program tersebut diharapkan dapat diadopsi oleh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya aparatur.
Peluncuran PELITA ASN juga ditandai dengan penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan Jawa Timur. Kesepakatan tersebut menjadi dasar penguatan kolaborasi dalam penyediaan layanan pendampingan keluarga ASN yang mencakup edukasi, konseling, hingga penanganan persoalan keluarga secara terintegrasi.
Melalui sinergi lintas lembaga tersebut, pemerintah berharap layanan kepada ASN tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga menyentuh persoalan kesejahteraan keluarga yang berpengaruh terhadap produktivitas dan kinerja aparatur.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyerahkan Penilaian Kinerja Pencegahan Perkawinan Anak (PPA Award) Tahun 2026 kepada sejumlah pemerintah kabupaten dan kota yang dinilai berhasil membangun inovasi dalam perlindungan anak.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka perkawinan anak melalui berbagai program edukasi, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi lintas sektor.
Pada PPA Award 2026, Pemerintah Kota Malang meraih Juara I, disusul Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai Juara II, dan Pemerintah Kota Probolinggo sebagai Juara III. Sementara itu, penghargaan Inovasi Terbaik diberikan kepada Pemerintah Kota Surabaya, penghargaan Kelembagaan Terbaik diraih Pemerintah Kabupaten Lamongan, sedangkan penghargaan Koordinasi Lintas Sektor Terbaik diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Ngawi.
Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi memberikan apresiasi terhadap berbagai inovasi yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pembangunan keluarga. Menurutnya, PPA Award menjadi salah satu terobosan yang menunjukkan komitmen daerah dalam menghadirkan kebijakan berbasis perlindungan anak serta penguatan keluarga.
Ia juga menilai berbagai inovasi yang dilakukan Jawa Timur menjadi salah satu alasan provinsi tersebut kerap memperoleh perhatian dan penghargaan di tingkat nasional karena mampu menghadirkan program yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 di Jawa Timur menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga peradilan, serta BKKBN dalam membangun keluarga yang tangguh. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap PELITA ASN dapat menjadi model layanan pendampingan keluarga aparatur yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ASN, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak, Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur Sufi Agustini, Direktur RSD Prof. dr. Moeljono Provinsi Jawa Timur Vitria Dewi, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Shodiqin, jajaran Forkopimda, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (hdl)
as a preferred source on Google
