Surabaya (beritajatim.id) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kepemimpinan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat menjadi faktor utama dalam mempercepat transformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di tengah dinamika perubahan global yang semakin kompleks.
Pesan tersebut disampaikan Khofifah saat menutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan II Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Kamis (2/7/2026).
Menurut Khofifah, tantangan birokrasi saat ini tidak lagi sekadar menjalankan fungsi administrasi pemerintahan. Seorang pemimpin dituntut mampu membaca perubahan, memahami kebutuhan masyarakat, menghadirkan inovasi, serta membangun kolaborasi lintas sektor agar setiap kebijakan memberikan manfaat yang nyata bagi publik.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia yang kembali mempercayakan BPSDM Jawa Timur sebagai penyelenggara PKN Tingkat II. Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di tingkat nasional.
Pada kesempatan yang sama, Khofifah memberikan apresiasi kepada 60 peserta PKN II Angkatan II Tahun 2026 yang berasal dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota dari berbagai daerah di Indonesia. Selama kurang lebih empat bulan, para peserta mengikuti proses pembelajaran menggunakan metode blended learning yang memadukan pembelajaran daring dan tatap muka.
Keikutsertaan peserta dari berbagai wilayah dinilai menjadi bukti meningkatnya kepercayaan terhadap kualitas penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan di Jawa Timur. Selain itu, keberagaman latar belakang peserta juga memperkuat jejaring kepemimpinan nasional sekaligus membuka ruang kolaborasi dan pertukaran praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Tema PKN II tahun ini, “Kepemimpinan Adaptif Berbasis Empati untuk Mendukung Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik sebagai Fondasi Resiliensi Nasional”, dinilai Khofifah sangat relevan dengan kondisi saat ini. Menurutnya, birokrasi dihadapkan pada perubahan yang berlangsung sangat cepat, mulai dari perkembangan teknologi, ketidakpastian ekonomi global, hingga meningkatnya kompleksitas persoalan masyarakat.
Karena itu, seorang pemimpin birokrasi harus mampu beradaptasi terhadap perubahan, membangun inovasi, memiliki empati dalam memahami kebutuhan masyarakat, serta mengembangkan sinergi lintas sektor dan lintas wilayah untuk menghasilkan solusi yang efektif.
Khofifah menekankan bahwa ukuran keberhasilan birokrasi tidak terletak pada banyaknya regulasi yang diterbitkan, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan manfaat melalui pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, transparan, berkualitas, dan berkeadilan.
Lebih lanjut, ia menyebut birokrasi yang adaptif menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Menurutnya, kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia, kekuatan institusi, kemampuan berinovasi, serta tata kelola pemerintahan yang efektif.
Sebagai contoh implementasi kepemimpinan yang adaptif, Khofifah memaparkan sejumlah capaian strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada Triwulan I Tahun 2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 5,96 persen secara tahunan (year on year), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,39 persen.
Jawa Timur juga tetap mempertahankan posisinya sebagai kontributor ekonomi terbesar kedua di Pulau Jawa sekaligus memperkuat perannya sebagai Center of Gravity dan Gerbang Baru Nusantara. Posisi tersebut didukung pengembangan kawasan industri, kawasan ekonomi, jaringan pelabuhan, bandar udara, serta infrastruktur jalan tol yang terus berkembang.
Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Februari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Sementara di sektor pertanian, Jawa Timur kembali menjadi produsen padi terbesar di Indonesia dan mempertahankan dominasinya sebagai salah satu sentra utama komoditas peternakan nasional.
Transformasi birokrasi di Jawa Timur juga terus diperkuat melalui berbagai inovasi layanan digital, di antaranya TRANS JATIM AJAIB 2.0, JOSS GANDOS, dan MAJADIGI. Berbagai inovasi tersebut dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, Khofifah mengingatkan bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak cukup diukur dari gagasan yang disusun selama pelatihan. Implementasi proyek perubahan yang telah dirancang peserta PKN II menjadi ukuran nyata keberhasilan proses pengembangan kompetensi tersebut.
Ia berharap seluruh peserta mampu merealisasikan proyek perubahan setelah kembali ke instansi masing-masing sehingga mampu menghadirkan inovasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, implementasi proyek perubahan merupakan nilai utama dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional.
Khofifah mengaku selama melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, dirinya kerap menanyakan perkembangan proyek perubahan yang dihasilkan para alumni PKN II. Di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri, sejumlah inovasi yang lahir dari proyek perubahan para alumni telah terbukti meningkatkan efektivitas organisasi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Visitasi Kepemimpinan Nasional sebagai bagian dari proses pembelajaran. Kegiatan tersebut dinilai memberikan pengalaman langsung mengenai praktik kepemimpinan berbasis empati, penanganan pelayanan publik saat terjadi krisis, serta pentingnya kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
Di akhir sambutannya, Khofifah berharap seluruh peserta mampu membawa ilmu, pengalaman, jejaring, serta semangat perubahan yang diperoleh selama mengikuti PKN II ke lingkungan kerja masing-masing. Ia menilai birokrasi yang profesional, adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat menjadi fondasi penting untuk memperkuat daya saing bangsa sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin responsif terhadap kebutuhan publik. (hdl)
as a preferred source on Google
