Jakarta (beritajatim.id) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan manusia yang dilakukan dengan menggunakan kapal ikan di perairan Sumatra Utara (Sumut).
Penyelundupan ini melibatkan satu unit kapal ikan yang ditangkap oleh tim Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Selat Malaka.
Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho Saksono, atau Ipunk, menjelaskan bahwa informasi mengenai pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal menggunakan kapal nelayan diterima dari masyarakat di Tanjung Balai Asahan, Sumut.
“Kami segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengerahkan Kapal Pengawas HIU 16 ke wilayah target operasi,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Pada 14 September 2024, pukul 08.37 WIB, Kapal Pengawas HIU 16 berhasil menghentikan kapal ikan bertonase sekitar 15 GT di perbatasan Indonesia-Malaysia. Kapal yang tidak memiliki identitas ini ternyata dinakhodai oleh BA, warga Tanjung Balai Asahan. Kapal tersebut tidak dilengkapi alat tangkap dan kosong dari ikan, diduga digunakan sebagai modus untuk mengelabui petugas.
Kepala Stasiun PSDKP Belawan, Muhamad Syamsu Rokhman, mengungkapkan bahwa setelah kapal dihentikan, ditemukan 13 orang yang bersembunyi di palka kapal. Mereka terdiri dari 12 pria dan 1 wanita yang diduga merupakan PMI ilegal yang akan diselundupkan ke Malaysia.
Para pekerja migran ini direncanakan akan dilangsir menggunakan kapal ikan Malaysia dengan imbalan upah sebesar 2.000 RM per bulan (sekitar Rp7 juta) dan nakhoda menerima imbalan sekitar Rp1 juta per orang.
Syamsu Rokhman menambahkan bahwa tindakan ini merupakan bentuk kolaborasi antara KKP dan POLRI untuk penegakan hukum di daerah rawan kejahatan seperti Selat Malaka. Kasus penyelundupan ini akan dilanjutkan ke Ditpolair Polda Sumatera Utara untuk proses hukum lebih lanjut.
Pada Mei 2024, KKP juga berhasil mengamankan dua kapal ikan yang diduga melakukan penyelundupan manusia dan pelanggaran perikanan di Perairan Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan pentingnya sinergi dalam mengatasi masalah ilegal di laut, termasuk perizinan dan identitas kapal. (ted)
as a preferred source on Google
