Jakarta (beritajatim.id) – Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mengingatkan pentingnya pendekatan realistis dan transparan dalam rencana penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN, Herman menyoroti keinginan presiden untuk menyelamatkan sekitar 50.000 karyawan Sritex sebagai langkah penting, namun menekankan perlunya tata kelola yang akuntabel agar penyelamatan ini tidak menambah beban keuangan BUMN yang ditugaskan.
“Pak Presiden ingin menyelamatkan banyak karyawan, ini penting. Namun, harus dibahas secara mendalam dan dikelola dengan pola penyelamatan yang benar-benar transparan, agar tujuan ini tercapai tanpa mengorbankan aspek lain,” ungkap Herman dalam rapat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.
Herman menjelaskan, pengambilalihan Sritex oleh BUMN bukan perkara sederhana, terutama karena perusahaan ini memiliki utang lebih dari Rp25 triliun yang tersebar di 28 bank.
Menurutnya, penugasan semacam ini perlu mempertimbangkan potensi risiko dan dampak jangka panjang pada keuangan BUMN. Ia mengingatkan bahwa tugas penyelamatan seperti ini sering kali justru berakhir dengan membebani kondisi finansial BUMN yang bersangkutan.
“Kita sudah punya pengalaman ketika BUMN ditugasi menyelamatkan perusahaan yang kemudian berakhir dengan beban finansial tidak sehat. Ke depan, upaya ini harus dikendalikan dengan cermat agar tidak menambah beban pada BUMN yang ditugaskan,” kata Herman menambahkan.
Sebagai latar belakang, Sritex telah mengalami kesulitan keuangan sejak pandemi Covid-19, yang memaksa perusahaan mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di pengadilan.
Kini, pemerintah tengah mempertimbangkan berbagai opsi penyelamatan bagi perusahaan tekstil besar ini, termasuk opsi pengambilalihan oleh BUMN, guna menjaga stabilitas ekonomi serta nasib puluhan ribu karyawan yang bergantung pada perusahaan ini. (hdl)
as a preferred source on Google
