Jakarta (beritajatim.id) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik 43 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat (6/2/2026) di Aula Djuanda, Jakarta. Pelantikan tersebut mencakup 40 pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta tiga pejabat di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pembenahan dan penguatan organisasi Kemenkeu melalui penempatan sumber daya manusia pada posisi strategis. Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, pelantikan dan rotasi jabatan dilakukan secara terencana untuk memastikan organisasi mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks.
Dalam satu bulan terakhir, Kemenkeu tercatat telah tiga kali melaksanakan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama. Rotasi tersebut dinilai sebagai mekanisme penyegaran organisasi sekaligus upaya menjaga dinamika kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Kemenkeu.
Menkeu menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan hal yang lazim dalam organisasi besar, terutama untuk meningkatkan efektivitas kerja, memperluas pengalaman kepemimpinan, dan mendorong adaptasi terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional.
Pada kesempatan itu, Purbaya juga menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran Kemenkeu yang dinilai telah menunjukkan dedikasi dan integritas dalam menjalankan tugas. Ia menekankan pentingnya pengawasan berjenjang dan kolaboratif di setiap unit kerja guna memperkuat fungsi kontrol internal dan mendorong perbaikan kinerja secara menyeluruh.
Penguatan pengawasan tersebut menjadi krusial mengingat Kemenkeu saat ini menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan negara, terutama di sektor penerimaan pajak dan stabilitas fiskal. Organisasi yang sehat, menurut Menkeu, hanya dapat dibangun melalui kepemimpinan yang kuat, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Menutup arahannya, Purbaya Yudhi Sadewa berharap seluruh pimpinan Kemenkeu, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat menunjukkan komitmen tinggi dalam meningkatkan kinerja organisasi. Fokus utama diarahkan pada perbaikan kinerja pajak, pengelolaan keuangan negara, serta penguatan kondisi fiskal nasional yang berkelanjutan. (hen)
as a preferred source on Google
