Jakarta (beritajatim.id) – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyiapkan strategi pengamanan besar untuk menghadapi arus mudik Lebaran 2026. Sebanyak 161.000 personel gabungan dikerahkan melalui Operasi Ketupat 2026 guna memastikan perjalanan masyarakat menuju kampung halaman berlangsung aman dan lancar.
Langkah ini disampaikan dalam konferensi pers kesiapan arus mudik Lebaran 2026 dan pengamanan nasional yang berlangsung di Kantor Staf Presiden, Rabu (11/3). Pengamanan tidak hanya berfokus pada pengaturan lalu lintas, tetapi juga memperkuat sistem respons darurat berbasis digital.
Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Pol. Dedi Prasetyo, menjelaskan bahwa personel yang dikerahkan akan ditempatkan di berbagai titik strategis di seluruh Indonesia. Penempatan tersebut mencakup jalur utama mudik hingga pusat mobilitas masyarakat yang diprediksi mengalami lonjakan aktivitas menjelang Idulfitri.
Menurutnya, pengamanan mudik tahun ini dirancang lebih komprehensif untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan, mulai dari kemacetan lalu lintas hingga kecelakaan dan gangguan keamanan lainnya.
Ribuan Pos Pengamanan Disiapkan
Selain pengerahan personel, Polri juga menyiapkan 2.746 pos pengamanan dan pelayanan yang tersebar di berbagai wilayah. Pos tersebut terdiri dari:
- 1.624 Pos Pengamanan
- 779 Pos Pelayanan
- 343 Pos Terpadu
Pos-pos ini ditempatkan di jalur tol dan jalan nasional, rest area, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, hingga kawasan wisata serta tempat ibadah yang biasanya dipadati masyarakat selama periode mudik dan libur Lebaran.
Keberadaan pos tersebut diharapkan mampu menjadi pusat pelayanan terpadu bagi pemudik, termasuk untuk informasi perjalanan, bantuan keamanan, hingga layanan kesehatan.
Layanan Darurat 110 Jadi Andalan Respons Cepat
Dalam pengamanan mudik tahun ini, Polri juga menitikberatkan pada digitalisasi layanan publik, terutama melalui layanan darurat 110.
Komjen Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa layanan tersebut dirancang untuk mempermudah masyarakat melaporkan berbagai kondisi darurat selama perjalanan mudik. Sistem ini memungkinkan laporan masyarakat langsung terhubung dengan Command Center di tingkat kepolisian daerah maupun kepolisian resor.
Melalui mekanisme tersebut, laporan yang masuk akan segera diproses dan diteruskan kepada petugas di lapangan yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian. Sistem pelacakan posisi pelapor juga membantu mempercepat koordinasi penanganan.
Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya Polri meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih cepat, presisi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sinergi Lintas Sektor Dukung Pengelolaan Mudik Nasional
Upaya pengamanan mudik juga melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menekankan pentingnya integrasi layanan publik untuk memastikan pengelolaan mudik nasional berjalan efektif.
Pemerintah menyiapkan 386 posko layanan komunikasi serta sekitar 2.700 pos layanan kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah jalur mudik.
Sinergi antarinstansi ini diharapkan mampu menciptakan sistem layanan terpadu yang memungkinkan setiap kendala yang dihadapi pemudik dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani secara real-time.
Mudik Aman dan Nyaman Jadi Prioritas
Dengan kombinasi kekuatan personel, kesiapan infrastruktur layanan, serta pemanfaatan teknologi digital, pemerintah dan Polri menargetkan penyelenggaraan mudik Lebaran 2026 yang lebih aman dan tertata.
Pendekatan ini sekaligus menandai transformasi pengelolaan mudik nasional yang tidak hanya mengandalkan rekayasa lalu lintas, tetapi juga mengedepankan sistem respons cepat dan pelayanan publik yang terintegrasi.
Melalui langkah tersebut, diharapkan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan lebih tenang, sekaligus merasakan kehadiran negara yang sigap melindungi warganya di setiap perjalanan menuju kampung halaman. (tin)
as a preferred source on Google
