Jakarta (beritajatim.id) – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan satu tahun perjalanan kementeriannya telah menjadi tonggak perubahan cara kerja negara. Paradigma lama yang berat pada bantuan sosial karitatif dan jangka pendek, kini bergeser ke arah pemberdayaan masyarakat untuk jangka menengah dan panjang.
“Kemenko Pemberdayaan Masyarakat ini dibentuk oleh Presiden untuk menggeser paradigma lama yang dulu heavy pada bantuan sosial yang bersifat karitatif, jangka pendek, bergeser ke pemberdayaan jangka menengah dan panjang,” ujar Muhaimin dalam forum “Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa” di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Muhaimin menegaskan bahwa dengan paradigma baru pemberdayaan ini, di masa depan hanya akan tersisa dua kelompok penerima bantuan sosial. “Dengan pemberdayaan ini diharapkan satu hari nanti yang menerima bantuan sosial hanya dua kelompok: lansia dan difabel. Sehingga masyarakat dari seluruh lapisan manapun tumbuh berkembang secara mandiri, produktif, inovatif, dan menjadi bagian dari ekonomi yang tumbuh,” jelasnya.
Salah satu capaian fundamental yang ditonjolkan adalah penyelesaian Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Muhaimin mengungkapkan, data tunggal ini dibangun berdasarkan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto dan diselesaikan dalam waktu hanya dua bulan. “Sejak itu pula DTSEN sudah menjadi rujukan ekosistem dari semua sasaran pembangunan nasional kita,” ujarnya, menekankan bahwa data ini memastikan penyaluran bantuan dan program pemberdayaan menjadi lebih tepat sasaran dan terintegrasi.
Penerapan paradigma baru ini telah menunjukkan capaian konkret melalui kolaborasi lintas kementerian. Sekitar 8,4 juta keluarga miskin dan rentan telah menerima perlindungan sosial, sementara 1,3 juta keluarga miskin menerima BLT Dana Desa. Lebih dari 96 juta masyarakat kini dapat berobat gratis melalui BPJS Kesehatan.
Di sektor ekonomi riil, sekitar 3,7 juta pedagang kecil, warung, dan pengusaha rintisan memperoleh pembiayaan. Lebih dari 12 juta pelaku ekonomi kreatif, koperasi, pekerja migran, dan UMKM juga mendapatkan akses peningkatan kapasitas untuk naik kelas.
Menko PM juga menegaskan komitmen pemerintah dalam target penurunan kemiskinan. Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dan penurunan angka kemiskinan nasional menjadi 5 persen pada 2029, sebagaimana diinstruksikan dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025.
“Alhamdulillah data sudah menunjukkan tanda-tanda berhasil. Kemiskinan turun, kemiskinan ekstrem turun sangat signifikan. Datanya ada, yang paling penting adalah data ini ditindaklanjuti melalui program-program yang mampu menyerap tenaga kerja, memberikan peluang bagi seluruh sektor untuk naik kelas, berdaya, dan tumbuh,” pungkas Muhaimin menutup paparannya. (ted)
as a preferred source on Google
