Jakarta (beritajatim.id) – Ketahanan pangan nasional kembali menunjukkan tren positif di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Pemerintah memastikan kondisi neraca pangan Indonesia tetap kuat, sementara harga sejumlah komoditas strategis masih relatif terkendali setelah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 2026.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono, menyebut situasi pangan nasional saat ini patut disyukuri mengingat banyak negara masih menghadapi tekanan akibat gangguan rantai pasok global dan konflik geopolitik yang memengaruhi perdagangan pangan dunia.
Menurut Maino, indikator makro menunjukkan kondisi yang cukup baik. Data inflasi nasional pada April 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan tren penurunan, yang mencerminkan harga pangan dan kebutuhan pokok masih berada dalam kondisi terkendali.
Meski demikian, ia mengakui tantangan terbesar yang masih dihadapi pemerintah terletak pada distribusi pangan. Perbedaan sentra produksi serta waktu panen di berbagai daerah menyebabkan pasokan tidak selalu merata di seluruh wilayah Indonesia.
Berdasarkan pemantauan Bapanas hingga 29 Mei 2026 atau dua hari setelah Iduladha, sejumlah komoditas pangan strategis masih berada dalam rentang harga yang relatif aman. Harga rata-rata beras medium nasional tercatat Rp13.456 per kilogram atau turun tipis dibandingkan pekan sebelumnya.
Komoditas lain seperti daging ayam ras dan telur ayam ras juga masih berada di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah. Namun, beberapa komoditas hortikultura seperti bawang merah, cabai merah keriting, dan cabai rawit merah masih memerlukan perhatian karena rentan mengalami fluktuasi harga akibat faktor produksi dan distribusi.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan stabilisasi pangan tidak hanya berorientasi pada kepentingan konsumen, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan produsen. Stabilitas harga di tingkat petani dan peternak dinilai sama pentingnya untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
Maino menjelaskan berbagai program intervensi pemerintah dirancang untuk menjaga keseimbangan tersebut. Di tingkat produsen, pemerintah melakukan penyerapan hasil panen dengan harga yang menguntungkan petani. Sementara di tingkat konsumen, intervensi dilakukan melalui penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, hingga distribusi jagung SPHP guna membantu sektor peternakan yang menghadapi kenaikan biaya pakan.
Salah satu program yang mencatat peningkatan signifikan adalah penyaluran beras SPHP. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, realisasi program ini mencapai sekitar 507 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat sekitar 180 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai 181 ribu ton.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada masyarakat. Hingga akhir Mei 2026, Perum Bulog telah menyalurkan bantuan kepada sekitar 15,4 juta keluarga penerima manfaat di berbagai daerah.
Keberhasilan program intervensi tersebut didukung oleh meningkatnya pengadaan beras dari hasil panen petani dalam negeri. Hingga akhir Mei 2026, realisasi pengadaan setara beras oleh Bulog mendekati 3 juta ton. Angka ini melampaui capaian periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di kisaran 2,5 juta ton.
Upaya menjaga keterjangkauan harga pangan juga dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Program yang menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau tersebut telah digelar sebanyak 5.037 kali di 417 kabupaten dan kota hingga penghujung Mei 2026. Jumlah itu meningkat tajam dibandingkan periode Januari-Mei 2025 yang tercatat sebanyak 3.482 kegiatan.
Sementara itu, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa ketahanan pangan Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang semakin kuat. Ia menyebut ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan strategis kini hanya berada pada kisaran 4 hingga 5 persen dari total kebutuhan nasional.
Menurut Amran, sebagian besar kebutuhan pangan nasional telah mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Dari total proyeksi produksi 11 komoditas pangan pokok yang mencapai sekitar 73,7 juta ton per tahun, hanya sekitar 3,2 juta ton yang masih harus dipenuhi melalui impor pada beberapa komoditas tertentu.
Pemerintah, lanjut Amran, berkomitmen untuk terus menekan ketergantungan terhadap impor pangan melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, penguatan cadangan pangan nasional, dan optimalisasi program swasembada.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kepentingan petani dan peternak nasional sekaligus memberantas praktik-praktik yang dapat mengganggu stabilitas sektor pangan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Setelah berhasil menghentikan impor beras umum dan jagung pakan sejak 2025, pemerintah juga memastikan kebijakan pengurangan impor pangan akan terus dilanjutkan pada 2026, termasuk dengan menghentikan impor gula konsumsi guna mendorong peningkatan produksi domestik.
Dengan kombinasi program intervensi pasar, peningkatan produksi dalam negeri, serta penguatan cadangan pangan nasional, pemerintah optimistis stabilitas harga pangan dapat terus terjaga sekaligus mendukung kesejahteraan petani, peternak, dan masyarakat sebagai konsumen. (hdl)
as a preferred source on Google
