Jakarta (beritajatim.id) – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperoleh pagu anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp664 miliar setelah mendapat persetujuan dalam Rapat Kerja Rencana Kerja dan Anggaran bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/6).
Persetujuan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional di tengah dinamika ekonomi global dan berbagai tantangan pembangunan yang terus berkembang. Dukungan anggaran dinilai penting untuk menjaga efektivitas koordinasi kebijakan serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Banggar DPR RI atas dukungan yang diberikan terhadap kebutuhan anggaran kementeriannya. Menurut Airlangga, alokasi anggaran yang telah disetujui akan menjadi fondasi penting bagi Kemenko Perekonomian dalam menjalankan fungsi koordinasi berbagai kebijakan ekonomi strategis pemerintah.
Rapat yang dipimpin Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah itu turut menyetujui pagu anggaran beserta usulan tambahan bagi tujuh kementerian koordinator untuk Tahun Anggaran 2027. Bagi Kemenko Perekonomian, dukungan tersebut akan digunakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional.
Airlangga menilai keberlanjutan dukungan anggaran sangat diperlukan guna memastikan sinkronisasi kebijakan lintas sektor berjalan efektif. Kemenko Perekonomian memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan berbagai kebijakan ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, industri, hingga program percepatan pertumbuhan ekonomi yang menjadi prioritas pemerintah.
Dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan, Kemenko Perekonomian akan melanjutkan pengawalan terhadap berbagai agenda transformasi ekonomi nasional. Fokus utama diarahkan pada upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki daya saing tinggi sebagai bagian dari visi Indonesia Maju.
Selain mendukung koordinasi kebijakan ekonomi, alokasi anggaran tersebut juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga dalam menghadapi tantangan global, termasuk ketidakpastian ekonomi dunia, dinamika perdagangan internasional, serta kebutuhan peningkatan produktivitas nasional.
Rapat kerja tersebut juga dihadiri sejumlah menteri koordinator lainnya, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Persetujuan pagu anggaran tersebut menjadi sinyal dukungan DPR terhadap upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat transformasi ekonomi nasional. Melalui penguatan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemerintah menargetkan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, merata, dan berkelanjutan dalam beberapa tahun mendatang. (hdl)
as a preferred source on Google
