Jakarta (beritajatim.id) – Pemerintah terus mengakselerasi pemulihan serta menyiapkan langkah strategis pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh kementerian, lembaga, TNI, Polri, serta pemerintah daerah agar mengerahkan seluruh sumber daya dalam percepatan penanganan pascabencana.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa arahan presiden menekankan pentingnya kerja terkoordinasi lintas sektor demi memastikan pemulihan berjalan optimal dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan pers terkait pemulihan dan rencana strategis pascabencana di Posko Terpadu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 29 Desember 2025.
Selain menyampaikan perkembangan penanganan, pemerintah juga memberikan apresiasi kepada masyarakat, relawan, aparat keamanan, aparatur sipil negara, serta para pekerja lapangan yang terlibat aktif dalam proses tanggap darurat hingga pemulihan. Pratikno menilai semangat gotong royong menjadi faktor kunci dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak di Sumatra.
Berdasarkan data terbaru, lebih dari separuh kabupaten dan kota terdampak telah beralih dari fase tanggap darurat menuju fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Provinsi Aceh, tujuh kabupaten/kota telah memasuki fase transisi, sementara sebelas daerah lainnya masih memperpanjang status tanggap darurat. Di Sumatra Utara, delapan kabupaten/kota telah memasuki fase transisi dan delapan lainnya masih berada pada fase tanggap darurat. Adapun di Sumatra Barat, sepuluh kabupaten/kota telah memasuki fase transisi, sedangkan tiga daerah masih dalam status tanggap darurat. Perpanjangan tersebut dilakukan agar daerah benar-benar siap memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.
Dalam pemulihan infrastruktur dasar, pemerintah menambah dan memperluas pengoperasian genset, mobil penjernih air, truk tangki air, sumur siap pakai, toilet darurat, serta pemulihan jaringan komunikasi. Saat ini, layanan komunikasi telah kembali normal di 14 kabupaten/kota. Untuk wilayah yang masih terkendala jaringan, pemerintah menambahkan dukungan teknologi satelit melalui pengadaan 280 unit Starlink, disertai percepatan perbaikan jaringan komunikasi konvensional.
Sektor kesehatan juga menjadi prioritas utama. Pemerintah terus mengirimkan relawan kesehatan, mulai dari dokter spesialis, dokter umum, hingga calon dokter internship, khususnya ke daerah-daerah terisolasi. Layanan difokuskan pada kesehatan dasar, tindakan bedah minor, serta pemulihan trauma psikologis. Saat ini, seluruh rumah sakit umum daerah telah kembali beroperasi meskipun sebagian belum berjalan secara optimal. Dari total 867 puskesmas terdampak, hanya tersisa delapan unit yang masih dalam tahap pemulihan.
Menjelang dimulainya kegiatan pembelajaran pada 5 Januari 2026, pemerintah memastikan kesiapan sektor pendidikan meskipun sekitar 3.700 sekolah terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.100 sekolah mengalami kerusakan berat. Pemerintah menargetkan seluruh persiapan rampung pada 4 Januari 2026, meskipun proses belajar mengajar di 54 sekolah masih harus dilakukan di tenda darurat.
Sementara itu, pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap terus berjalan. Hingga 28 Desember 2025, pembangunan huntara di tiga provinsi telah dimulai dan sebagian telah selesai dengan total 1.050 unit. Sebanyak 450 unit dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah, sedangkan 600 unit lainnya dibangun oleh Danantara bersama jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pemulihan aktivitas ekonomi juga terus didorong melalui percepatan operasional pasar tradisional. Di Aceh, dari 112 pasar terdampak, 18 pasar telah kembali beroperasi penuh. Di Sumatra Utara, 46 dari 47 pasar terdampak telah berfungsi kembali. Sementara di Sumatra Barat, dua dari tiga pasar terdampak telah mulai beroperasi. Pemerintah menargetkan seluruh pasar tradisional dapat kembali aktif melalui penataan infrastruktur, pembersihan area, serta dukungan lintas kementerian dan lembaga terkait.
Dengan berbagai langkah terintegrasi tersebut, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan, sekaligus memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. (ian)
as a preferred source on Google
